WahanaNews.co, Pekanbaru - Perekonomian Indonesia tetap solid di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global, di mana pada kuartal pertama 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy). Capaian tersebut didukung realisasi inflasi yang terkendali pada rentang target sasaran nasional 2,5%±1%, yakni sebesar 3,00% (yoy) pada April 2024.
Dalam hal ini, Pemerintah terus berkomitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingkat inflasi yang stabil, salah satunya dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.
Baca Juga:
Sri Mulyani Terima Kunjungan Dubes Australia dan Financial Secretary Hong Kong
Keterjangkauan harga barang pokok menjadi aspek penting dalam terjaganya daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Wilayah Sumatera (TPIP-TPID) pada Kamis 16 Mei 2024.
Pemerintah dan Bank Indonesia melihat pentingnya penguatan sinergi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan.
“Pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera menjadi strategis terutama dalam pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah sentra produksi pangan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera, Kamis (16/5).
Baca Juga:
Macquarie Group Ingatkan Jika RI Pangkas Produksi Nikel, Picu Ancaman Krisis Global
Pada Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk menjaga stabilisasi harga, terutama harga pangan, yakni di antaranya melalui penguatan penyediaan dukungan sarana dan prasarana pertanian di wilayah Sumatera melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan terkait di daerah.
Lalu percepatan perbaikan infrastruktur pertanian di Sumatera, terutama di wilayah terdampak bencana banjir dan erupsi, serta penguatan manajemen pola tanam yang didukung kerja sama contract farming antara Bulog/BUMD Pangan/BUMDes dengan kelompok petani.
Lebih lanjut, juga akan dilakukan penguatan orkestrasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan tersedianya pasokan pangan, khususnya di daerah nett consument, serta peningkatan dukungan fiskal dan non fiskal untuk penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk ketahanan pangan di daerah di tengah masih tingginya risiko gejolak harga pangan.
