Said Iqbal juga membandingkan UMP Jakarta dengan standar upah internasional di kawasan Asia Tenggara yang dinilainya masih tertinggal.
“Kalah dengan upah menurut World Bank, kalah dengan upah pekerja Thailand di Bangkok, Kuala Lumpur Malaysia, juga Hanoi Vietnam,” ujar Said Iqbal.
Baca Juga:
Bos Buruh Lobi Pemerintah dan DPR Minta Upah Minimum Naik 6,5% Keatas
Selain itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar bersikap realistis dan tidak mengedepankan gengsi dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
“Kami meminta Gubernur Jakarta realistis, jangan egonya yang dikedepankan, jangan gengsinya yang dikedepankan, semua yang bekerja di Jakarta, baik warga Jakarta maupun bukan, pendapatannya harus dihitung sesuai setidak-tidaknya kebutuhan hidup layak,” tegas Said Iqbal.
Tak hanya soal UMP, Said Iqbal juga mengkritik kebijakan insentif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya belum menyentuh kebutuhan utama pekerja.
Baca Juga:
Daftar UMP 2024: Kenaikan Tertinggi Rp 221.000, Terendah Rp 36.000
“Kita yang bekerja ini punya daya beli, tapi masyarakat yang poor, masyarakat yang miskin, boleh insentif transportasi, insentif pangan, insentif air bersih, itu boleh, tapi kalau orang kerja, bukan insentif itu yang dibutuhkan, atau kalau mau insentif subsidi upah,” ungkap Said Iqbal.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
