WahanaNews.co | Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan side event High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs pada tanggal 29 Maret 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center 2.
Kegiatan High-Level Dialogue ini merupakan salah satu bentuk nyata perhatian Indonesia terhadap upaya mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM.
Baca Juga:
Dalih Langgar UU Perlindungan Konsumen: Toko Mama Khas Banjar Tutup, Pengusaha Trauma
UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian ASEAN, berkontribusi hingga 69 persen PDB dan penciptaan lapangan kerja hingga 97 persen di kawasan ASEAN.
Namun, akses terhadap layanan keuangan formal tetap menjadi salah satu tantangan utama pengembangan UMKM. Layanan keuangan digital telah terbukti menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan suatu pathway untuk memperkuat kerangka kerja ASEAN dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM.
Baca Juga:
Dalih Langgar UU Perlindungan Konsumen Toko Mama Khas Banjar Tutup, Pengusaha Trauma
“Pertama, penyediaan basis data UMKM ASEAN yang jelas dan kuat, yang mampu membedakan dan mengidentifikasi kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kelembagaan UMKM. Kedua, penyediaan fasilitas digital beyond credit (selain kredit) bagi UMKM, seperti sistem pembayaran elektronik, akses pasar, dan peningkatan kapasitas UMKM,” jelas Menkeu.
Dialog yang dihadiri oleh pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan sektor swasta di kawasan ASEAN mengangkat dua topik penting di area inklusi dan literasi keuangan digital yang terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema produk dan layanan keuangan digital yang inovatif bagi UMKM, baik kredit maupun beyond credit.
Berbagai inisiatif inovatif telah dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak swasta di kawasan ASEAN untuk mendukung pengembangan UMKM. Di Indonesia, Pemerintah telah melakukan digitalisasi skema kredit program (seperti program Kredit Usaha Rakyat/KUR dan program Pembiayaan Ultra Mikro/UMi), pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Mobile untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pengembangan aplikasi Digipay untuk menghubungkan unit pengadaan pemerintah, UMKM, dan institusi perbankan dalam suatu ekosistem.
