WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian RI menemukan fakta mengejutkan dalam investigasi terbaru mereka: mayoritas beras yang beredar di pasar ternyata tidak sesuai dengan standar mutu, bahkan dijual dengan harga melebihi ketentuan resmi.
Dugaan pelanggaran ini bisa merugikan konsumen hingga hampir Rp 100 triliun setiap tahun.
Baca Juga:
Soal Beras Tak Sesuai Takaran Beredar di Masyarakat, Ini Kata Cabang Bulog Gunungsitoli
Investigasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dan pihak Kepolisian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun turun langsung ke pasar untuk mengecek kondisi di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa hasil temuan ini sangat serius dan merugikan jutaan konsumen di Indonesia.
Baca Juga:
Ferum Bulog Akan Segera Salurkan Beras Bantuan Pangan Kepada 32.353 KPM di Tapteng
“Ini kita lihat ketidaksesuaian mutu beras premium 85,56%, kemudian ketidaksesuaian HET 59,78%, kemudian beratnya (yang tidak sesuai) 21,66%. Kita gunakan 13 lab seluruh Indonesia, karena kita tidak ingin salah karena ini sangat sensitif,” kata Amran, Jumat (27/6/2025).
Investigasi ini berlangsung selama 6 hingga 23 Juni 2025, dengan total 268 sampel dari 212 merek beras yang tersebar di 10 provinsi.
Kategori yang diuji mencakup beras premium dan medium, dengan pengujian berdasarkan kadar air, persentase beras kepala, butir patah, serta derajat sosoh sesuai Permentan No. 31 Tahun 2017.
