WahanaNews.co, Bandung - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, melakukan peninjauan pada salah satu proyek renovasi Sekolah Rakyat (SR) Tahap I yang berlokasi di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (23/05/2025).
Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan program penanganan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Menteri PU Tinjau Kampung Seni Kujon Borobudur, Pastikan Kebermanfaatan Infrastruktur
Program Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana pendidikan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahap pertama ini, pekerjaan renovasi tersebar di 65 titik lokasi di 24 provinsi dengan nilai kontrak sebesar Rp332,39 miliar. Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Nindya - Adhi KSO dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender, dimulai sejak 10 Mei 2025.
Wamen Diana meminta seluruh proses pelaksanaan dikerjakan secara cermat, tertib, dan sesuai ketentuan. “Mohon lakukan pelaksanaan pekerjaan dengan rapi, perhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Pastikan juga pengelolaan sampah ditangani dengan baik, kemudian penyelesaiaannya tepat waktu,” kata Wamen Diana.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan juga dilakukan dengan hati-hati. Harus ada pemisahan yang jelas antara bangunan untuk Sekolah Rakyat dan yang masih menjadi bagian dari Poltekesos, agar nanti jika diaudit bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, tolong pastikan kualitas tambalan atap baik, jangan sampai ada kebocoran,” tambah Wamen Diana.
Baca Juga:
Tinjau Lokasi Usulan Sekolah Rakyat di Temanggung, Menteri Dody Tekankan Kelengkapan Readiness Criteria
Wamen Diana juga menekankan pentingnya mengikuti regulasi jika akan melakukan pembongkaran bangunan lama. “Kalau akan melakukan pembongkaran, mohon dikaji lagi. Bangunan ini masih cukup bagus, dan pembongkaran harus melalui proses lelang sesuai aturan. Jadi harus hati-hati, pastikan tidak melanggar ketentuan penghapusan aset negara,” tegasnya.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat Muhammad Reva, menjelaskan bahwa Poltekesos merupakan salah satu dari sepuluh lokasi usulan Sekolah Rakyat di Jawa Barat. “Di Provinsi Jawa Barat sendiri, terdapat 10 lokasi usulan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tahap pertama ini. Targetnya, renovasi dapat rampung pada Juli 2025,” ungkap Reva.
Reva juga menambahkan bahwa sebagian fasilitas seperti toilet telah diperbaiki sebelumnya oleh Kementerian Sosial. Namun, untuk memperbaiki kelayakan asrama secara keseluruhan, BPPW Jawa Barat juga akan mengganti elemen-elemen bangunan yang sudah rusak. “Struktur bangunan masih aman, tapi rangka atap dan kayu yang lapuk akan diganti demi keselamatan dan keberlanjutan bangunan,” katanya. Demikian dilansir dari laman pugoid, Rabu (28/5).