WahanaNews.co, Bali - Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa peristiwa tsunami Aceh yang terjadi saat Indonesia sama sekali belum memiliki sistem peringatan dini, tidak boleh terulang kembali.
Baca Juga:
WamenEkraf Ajak AINAKI Perkuat Kolaborasi Kembangkan Industri Animasi Indonesia
Tsunami Aceh yang terjadi 20 tahun lalu masih menjadi sebuah mimpi buruk. Saat itu, kebanyakan orang Indonesia tidak tahu apa itu tsunami.
“Bahkan saya sebagai ahli geologi, saya tahu dari buku teks bahwa tsunami itu bla bla bla. Faktanya saat itu terjadi, kami seperti kehilangan akal sehat,” kata Dwikorita yang juga menjabat Executive Council World Meteorological Organization (WMO) dalam high level panel ke-8 bertopik “Early Warning for All”, Senin (20/5).
Pada peristiwa itu, korban jiwa mencapai ratusan ribu orang di Indonesia dan di seluruh dunia. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar. Kejadian yang membuat Indonesia belajar banyak.
Baca Juga:
Kemenparekraf Dukung Pelaksanaan Pusbatara Run 2024
Pemerintah Indonesia pun melakukan reformasi dengan mengembangkan sistem digital dan mengesahkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga menambahkan kurikulum untuk belajar tentang bencana tsunami di sekolah.
Berkaca dari sana, para panelis mendorong kerja sama dan kolaborasi internasional untuk mewujudkan “Peringatan Dini bagi Semua”.
Para panelis yang berasal dari berbagai organisasi internasional saling bertukar pandangan dan pengalaman tentang sistem peringatan dini. Mereka di antaranya Ketua Asia Pacific Water Forum Changhua Wu, Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-77 Csaba Korosi, Secretary General of World Meteorological Organization (WMO) Prof. Dr. Celeste Saulo, UNESCO Assistant Director General for Natural Resources Dr. Lidia Arthur Brito, Wakil Menteri Transportasi dan Pariwisata Infrastruktur Pertanahan Jepang, Koyari Takashi dan Executive Secretary and CEO Global Water Partnership, Alan AtKisson. Demikian dilansir dari laman kemenparekrafgoid, Kamis (23/5).
