WahanaNews.co | Para pejabat senior pertahanan dari Korea Selatan (Korsel), Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar obrolan via telepon pada Kamis (13/1/2022) guna membahas peluncuran rudal Korea Utara (Korut) dan menegaskan kembali pentingnya kerja sama keamanan trilateral.
Pembicaraan telepon terjadi dua hari setelah Korut menembakkan apa yang diklaim sebagai rudal hipersonik ke Laut Timur. Ini adalah peluncuran kedua dalam waktu kurang dari seminggu.
Baca Juga:
Donald Trump Mulai Umumkan Nominasi Anggota Kabinet, Ini Daftarnya
Selama percakapan, Wakil Menteri Pertahanan Korsel, Kim Man-ki, Ely Ratner, asisten Menteri Pertahanan AS untuk urusan keamanan Indo-Pasifik, dan Kazuo Masuda dari Kementerian Pertahanan Jepang berbagi pandangan mereka tentang situasi keamanan di sekitar Semenanjung Korea, termasuk Peluncuran rudal terbaru Utara, menurut kementerian.
"Korsel dan AS, khususnya, sepakat untuk mempercepat analisis mendalam dan persiapan langkah-langkah tanggapan terhadap ancaman rudal Korea Utara yang berkembang," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Yonhap.
“Para pejabat menegaskan kembali pentingnya kerja sama keamanan di antara ketiga negara, dan setuju untuk mengadakan pembicaraan menteri pertahanan tiga arah pada tanggal yang disepakati,” tambah pernyataan tersebut.
Baca Juga:
Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Selesaikan Konflik Palestina
Korea Selatan, AS, dan Jepang sebelumnya mendorong pertemuan menteri pertahanan di Hawaii bulan ini, tetapi menunda jadwal karena situasi virus.
Ketiga negara terakhir mengadakan pertemuan trilateral menteri pertahanan di sela-sela pembicaraan keamanan yang melibatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok pada November 2019.
Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu memberlakukan sanksi pertamanya atas program senjata Korut, menyusul serangkaian peluncuran rudal Korut.
Sanksi tersebut menargetkan 6 warga Korut, satu Rusia dan satu perusahaan Rusia yang menurut Washington bertanggung jawab atas pengadaan barang untuk program tersebut dari Rusia dan China.
Departemen Keuangan AS mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah kemajuan program Korut dan untuk menghambat upayanya untuk mengembangkan teknologi senjata.
AS juga mengusulkan agar lima dari orang-orang itu juga dimasukkan dalam daftar hitam oleh Dewan Keamanan PBB, yang akan membutuhkan persetujuan konsensus oleh komite sanksi Korut yang beranggotakan 15 orang. [qnt]
