WAHANANEWS.CO, Jakarta - Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN kembali menegaskan kesepakatan bersama untuk memperkuat implementasi Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus/5PC) sebagai kerangka utama dalam upaya penyelesaian krisis politik yang berkepanjangan di Myanmar.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah pembukaan Retret Menlu ASEAN yang digelar di Cebu, Filipina, Kamis, 29 Januari 2026.
Baca Juga:
Korban Demo Iran Tembus 2.403 Tewas, Dunia Soroti Eskalasi Kekerasan
Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro menegaskan bahwa ASEAN tetap bersikap solid dan konsisten dalam menjadikan Konsensus Lima Poin sebagai rujukan utama dalam menghadapi situasi di Myanmar.
“Kami menegaskan kembali posisi bersatu kami bahwa konsensus lima poin tetap menjadi acuan utama kami untuk mengatasi krisis politik di Myanmar. Dan, lebih lanjut menegaskan keputusan para pemimpin terkait,” ujar Menlu Lazaro menegaskan.
Filipina saat ini memegang Keketuaan ASEAN 2026 dengan mengusung tema “Menavigasi Masa Depan Kita, Bersama”.
Baca Juga:
Korupsi Tak Terbendung, Gen Z Jatuhkan Pemimpin Bulgaria
Retret Menlu ASEAN tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan resmi sepanjang masa kepemimpinan Filipina di ASEAN selama tahun 2026.
Lazaro menjelaskan, para Menlu ASEAN sepakat bahwa kemajuan politik yang substansial di Myanmar hanya dapat terwujud apabila tercipta situasi yang kondusif, damai, aman, serta inklusif bagi seluruh pihak.
“Yaitu, yang didukung oleh penghentian kekerasan dan dialog inklusif di antara semua pemangku kepentingan terkait,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, para Menlu ASEAN juga menegaskan kembali komitmen dan peran aktif ASEAN dalam membantu Myanmar merencanakan masa depan bangsa serta mendorong tercapainya solusi damai yang berkelanjutan.
ASEAN, lanjut Lazaro, tetap memandang Myanmar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi kawasan tersebut.
“Kami menegaskan kembali posisi ASEAN tentang pentingnya pemilihan umum yang bebas, adil, damai, transparan, inklusif, dan kredibel di Myanmar. Kami juga mencatat kesimpulan dari tiga fase pemilihan umum yang baru saja diadakan,” ujar Menlu Filipina.
Sementara itu, Lazaro juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw, pada 5–7 Januari 2026 dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar.
Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu langsung dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Menurut Lazaro, kunjungan Utusan Khusus ke Myanmar merupakan salah satu mandat yang secara jelas tercantum dalam Konsensus Lima Poin.
“Jika Anda tidak melihatnya sebagai hal yang seimbang, yaitu mengunjungi Naypyidaw dan mengadakan pertemuan pemangku kepentingan, maka ada sesuatu yang aneh tentang itu. Dalam kapasitas saya sebagai utusan khusus ketua untuk Myanmar, hal itu tercantum dalam konsensus lima poin dan itu adalah sebuah fungsi serta mandat,” kata Menlu Filipina menjelaskan.
Berdasarkan keterangan yang dimuat di laman resmi Kementerian Luar Negeri Filipina, selama berada di Naypyidaw, Menlu Lazaro juga melakukan diskusi dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang menjabat sebagai Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Myanmar.
Terkait rencana pemilihan umum di Myanmar, Lazaro menegaskan bahwa hingga kini ASEAN belum mencapai konsensus untuk mendukung pelaksanaan pemilu tersebut.
“Mereka baru saja menyelesaikan tiga fase, hasilnya kita belum tahu apa pengumumannya, sejauh pandangan kolektif ASEAN belum ada dukungan pada saat ini,” ujarnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
