WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menegaskan bahwa ASEAN tetap mempertahankan keterlibatan dan komunikasi dengan Myanmar meskipun negara tersebut masih dilanda krisis politik berkepanjangan.
Penegasan itu disampaikan Kao saat bertemu dengan wartawan di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Baca Juga:
Anwar Ibrahim Tegaskan Netralitas Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dalam Konflik Kamboja–Thailand
Menurut Kao, pendekatan ASEAN terhadap Myanmar tidak pernah lepas dari kepentingan rakyatnya.
Ia menegaskan bahwa Myanmar masih berstatus sebagai anggota penuh ASEAN, sehingga organisasi kawasan memiliki tanggung jawab untuk terus berinteraksi dan mencari solusi terbaik atas situasi yang terjadi.
“Namun yang terpenting adalah rakyat Myanmar dan tentu saja bagi kami, kami terus menjalin hubungan dengan Myanmar. Karena, Myanmar tetap menjadi anggota penuh ASEAN,” ucapnya.
Baca Juga:
Filipina Dorong Finalisasi Kode Etik Laut China Selatan Saat Pimpin ASEAN 2026
Kao menambahkan, keterlibatan ASEAN dalam isu Myanmar tetap berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati para pemimpin ASEAN sebagai kerangka utama penanganan krisis.
Dalam konteks tersebut, ia secara khusus menaruh harapan pada peran utusan khusus ASEAN di bawah Keketuaan Filipina tahun 2026.
“Filipina sebagai ketua, dan tentu saja juga sebagai utusan khusus untuk Myanmar, akan terus terlibat dengan para pemangku kepentingan utama Myanmar. Dan itulah yang telah Anda lihat, Filipina adalah utusan khusus yang mengunjungi Myanmar (awal Januari 2026-red),” ujarnya.
Lebih lanjut, Kao menilai kunjungan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, ke Ibu Kota Naypyidaw sebagai langkah yang mencerminkan pendekatan seimbang.
Ia menilai, Lazaro berhasil menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama di Myanmar, sehingga membuka ruang dialog yang lebih inklusif.
“Ini menunjukkan bahwa ASEAN terus memprioritaskan keterlibatan kita dengan Myanmar untuk mendukung proses politik di Myanmar. Yang kita inginkan, tentu saja, adalah agar Myanmar menyelesaikan krisis politik secepat mungkin melalui proses yang dipimpin Myanmar,” kata Kao menekankan.
Meski tidak bersedia memberikan komentar mendalam terkait hasil pemilu di Myanmar, Sekjen ASEAN itu menyampaikan pandangannya mengenai kondisi keamanan di negara tersebut.
Kao menekankan pentingnya terciptanya gencatan senjata jangka panjang sebagai prasyarat untuk mendorong proses politik yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jadi, saya akan mengatakan bahwa selama kita tidak melihat peningkatan kekerasan di lapangan, selama kita memiliki gencatan senjata. Ini sangat jelas, kita perlu memiliki gencatan senjata jangka panjang di Myanmar, sehingga kita dapat bergerak maju dalam proses inklusif,” kata Sekjen ASEAN menegaskan.
Dalam mekanisme ASEAN, utusan khusus untuk Myanmar ditunjuk dari negara anggota yang tengah memegang Keketuaan ASEAN dan berganti setiap tahun.
Pada 2026, peran tersebut diemban oleh Menlu Filipina Maria Teresa Lazaro, yang disebut-sebut mendapatkan respons positif dari pemerintahan Myanmar saat ini.
Menlu Lazaro diketahui melakukan kunjungan resmi ke Naypyidaw pada 5–7 Januari 2026 dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
Dalam kunjungan tersebut, ia menggelar pertemuan dan diskusi dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Ketua Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Myanmar.
Pertemuan tersebut menandai keberhasilan lanjutan diplomasi ASEAN, menyusul pertemuan serupa yang sebelumnya dilakukan oleh Utusan Khusus di bawah Keketuaan Laos pada awal Januari 2024 serta Utusan Khusus Malaysia pada Oktober 2025.
Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan ASEAN dalam menjaga jalur dialog dengan Myanmar demi mendorong stabilitas kawasan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
