Orang Tanpa Mimpi
Baca Juga:
Polres Subulussalam Berhasil Amankan Tiga Orang Terduga Pelaku TPPO Rohingya
Kembalinya Myanmar ke tangan pemerintahan militer tahun lalu, semakin meredupkan harapan untuk setiap jalan orang-orang Rohingya menuju kewarganegaraan yang sah atau pelonggaran pembatasan saat ini.
Tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat telah "memperburuk situasi kemanusiaan, terutama bagi komunitas etnis dan agama minoritas, termasuk Rohingya," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada Rabu (24/8/2022).
"Kelompok itu tetap berada di antara populasi yang paling rentan dan terpinggirkan di negara ini," tambahnya.
Baca Juga:
Kemenag Kabupaten Aceh Barat Telusuri Pasangan Rohingya Nikah di Lokasi Penampungan
Kepala Junta, Min Aung Hlaing --yang merupakan kepala angkatan bersenjata selama penumpasan Rohingya pada 2017-- telah menolak identitas Rohingya sebagai "imajiner".
Menurut Besuijen dari MSF, bagi mereka yang berada di kamp, tidak mungkin untuk pulang ke desa-desa mereka.
"Bahkan jika mereka bisa pindah, banyak desa dan komunitas tempat mereka dulu tinggal (menjadi) tidak ada lagi," ungkap Besuijen.
