WahanaNews.co | Duta Besar (Dubes) RI untuk Republik Rakyat China, Djauhari Oratmangun, menceritakan berbagai upaya pemerintah dalam memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) saat awal Covid-19 merebak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei.
Djauhari mengisahkan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah China pada awal Januari 2020 itu adalah melakukan metode respon penuh dengan memberlakukan lockdown terhadap Wuhan yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19.
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
“Evakuasi WNI dari Wuhan pada Januari 2020. Saya kira evakuasi WNI dari Wuhan itu salah satu episode yang menggunggah dalam usaha kita bersama untuk melawan pandemi Covid-19 pada saat itu,” ujarnya, dalam konferensi virtual, Kamis (16/9/2021).
Titik balik pada 23 Januari 2020, pemerintah China, pukul 10 pagi, memutuskan agar Wuhan yang berpenduduk 11,08 juta itu ditutup (lockdown).
Bahkan, Provinsi Hubei dengan penduduk yang berjumlah 60 juta turut ditutup.
Baca Juga:
CIA Datangi Prabowo di AS, Ada Apa di Balik Pertemuan Misterius dengan Presiden Indonesia?
Dia menjabarkan, virus Corona mulai merebak di seluruh Tiongkok pada awal Januari 2020 di Wuhan, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran muncul pada saat itu.
“Pertanyaan pertama yang muncul di KBRI Beijing, bagaimana nasib dari WNI dan Mahasiswa di sana menjelang libur tahun baru Imlek yang dimulai Februari 2020, karena banyak yang akan bersiap berlibur ke Indonesia,” ujarnya.
Dia melanjutkan, sejak pertengahan Januari, melihat perkembangan Wuhan, pemerintah langsung membuka komunikasi dengan perwakilan WNI di sana, khususnya Perhimpunan Pelajar Indonesia di China yang memiliki cabang di Wuhan, untuk menanyakan kondisi mereka.
“Kami juga membuka Satuan Petugas (satgas) dan ruangan komando di ruang rapat KBRI Beijing yang kami shift 24 jam sehingga bisa memonitor berbagai pertanyaan dan permintaan dari warga negara Indonesia,” katanya.
Adapun dia menceritakan, pada 28-29 Januari 2020, terdapat 1.459 kasus baru yang dikonfirmasi dengan lebih dari 1.200 kasus kritis.
Bahkan, keadaan lockdown menyulitkan semua orang untuk mencari makanan karena tidak ada transportasi baik darat, laut, dan udara ke Wuhan dan Hubei.
Oleh sebab itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing kemudian melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah setempat, pemerintah pusat, dan perhimpunan mahasiswa, untuk meregistrasi jumlah warga negara Indonesia dan memulai pendekatan agar dapat dipulangkan ke Indonesia.
Penyebabnya, pada 30 Januari 2020, Presiden memerintahkan untuk memulangkan WNI yang ada di Wuhan.
“Begitu tiba di Wuhan, kami mengunjungi asrama tempat mahasiswa tinggal dan melakukan koordinasi untuk mengumpulkan mereka menuju ke bandara dari 10 titik paling jauh sekitar 500 km,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dia mengatakan, pemerintah membentuk koordinator untuk bergerak di waktu yang tepat agar bisa berkumpul di titik yang ditentukan pada waktu sama agar sampai jam pagi di Indonesia.
“Sebanyak 242 WNI yang terdaftar dan pada akhirnya hanya bisa 238 yang bisa diangkut, karena 3 orang lainnya suhu tubuhnya meningkat melebihi standar internasional. Kemudian, 1 orang sisanya tidak bisa diangkut karena tengah berlibur di rumah temannya yang jaraknya 300 km dari Wuhan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, setelah menerapkan lockdown di Kota Wuhan, pemerintah China segera meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19.
Saat itu, pemerintah Tiongkok segera membangun 16 rumah sakit sementara untuk pasien Covid-19 di Kota Wuhan.
Juga membangun dua rumah sakit baru dengan kapasitas tempat tidur mencapai 2.600 dalam waktu dua minggu.
"Kemudian membangun 16 rumah sakit sementara di Wuhan, dengan kapasitas kurang lebih 13 ribu. Lalu kemudian membangun dua rumah sakit baru dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih dua minggu dengan kapasitas 2.600 tempat tidur," ujar Djauhari. [qnt]
