Dikutip dari The Guardian News, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Sawai, menuntut Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat.
Charlot menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat harus diberikan kebebasan menentukan nasib sendiri tanpa adanya tekanan kolonialisme. Pemerintahan Tuvalu mengajak negara Australia dan Selandia Baru turut serta dalam tuntutannya.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Nauru
Pemerintah Nauru berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Papua. Presiden Nauru, Baron Waqa, menyampaikan pada perayaan 50 Tahun kemerdekaan Nauru terkait dukungan sepenuhnya atas kemakmuran Papua dan Papua Barat, dilansir dari RNZ News.
Bahkan pada Tahun 2000, perwakilan Papua Barat telah diberi status anggota delegasi resmi Nauru di KTT PIF. Pemerintah Nauru berusaha memasukkan konflik Papua kedalam topik pembahasan forum internasional menurut Pacific Islands Forum Secretariat.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Kepulauan Marshall
Presiden Kepulauan Marshall, David Kabua, mendesak PBB untuk tidak menyerah akan tujuannya untuk memperhatikan kelompok-kelompok tertinggal. Dilaporkan oleh Pusat Hak Asasi Manusia Papua Barat, PBB berkewajiban memenuhi tujuan organisasi pada Tahun 2030 "Tidak ada yang meninggalkan siapapun".
Dengan tujuan ini, UNHCR harus mengawasi negara-negara kuat agar tidak merampas HAM masyarakatnya.
