WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Russell Vought mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai federal kemungkinan besar akan segera terjadi akibat berlanjutnya penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat.
Dalam sebuah panggilan konferensi dengan anggota DPR dari Partai Republik, Vought menyebut pemecatan bisa dimulai hanya dalam kurun waktu “satu hingga dua hari.”
Baca Juga:
Drama Politik AS: Trump Pecat Jaksa karena Enggan Tuntut Dua Lawannya
Mengutip laporan NBC News, Jumat (3/10/2025), Vought pekan lalu telah lebih dulu mengedarkan sebuah memo yang berisi peringatan terkait ancaman pemecatan massal apabila penutupan pemerintahan tidak segera berakhir.
Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai jumlah pegawai yang berpotensi kehilangan pekerjaannya.
Beberapa jam setelah pernyataan itu, Wakil Presiden JD Vance menegaskan hal serupa dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Baca Juga:
Isi Pertemuan Trump, Zelensky, dan Para Pemimpin Eropa di Gedung Putih
Ia menekankan bahwa keputusan tersebut terpaksa diambil bila kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat tidak segera diselesaikan.
“Kami harus memberhentikan beberapa orang jika penutupan berlanjut. Kami tidak menyukainya,” kata Vance.
“Kami sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tetapi kami akan melakukan apa yang harus dilakukan agar layanan penting bagi rakyat Amerika tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.
Vance menepis anggapan bahwa kebijakan pemberhentian pegawai dipicu oleh motif politik.
Menurutnya, keputusan ini lebih pada kebutuhan menjaga agar layanan-layanan vital tetap tersedia bagi masyarakat, terutama ketika sebagian anggaran negara sudah tidak bisa digunakan.
Dalam memo yang dibagikan Vought, lembaga-lembaga federal diminta menyiapkan langkah antisipasi, termasuk mempertimbangkan pemberhentian pegawai yang bekerja di program, proyek, atau kegiatan yang sudah tidak memiliki dukungan dana.
Ia juga menekankan, pegawai yang pekerjaannya dianggap tidak lagi sesuai dengan prioritas Presiden berpotensi terkena dampak.
Meski begitu, dokumen tersebut tetap tidak menyebutkan berapa banyak pegawai yang akan terdampak langsung.
Vought bahkan memperingatkan, program bantuan gizi Women, Infants, and Children (WIC) bisa kehabisan anggaran pada minggu depan jika penutupan berlanjut tanpa ada solusi politik.
Selain isu pemecatan, panggilan konferensi virtual itu juga membahas imbas penutupan terhadap keterlambatan pembayaran gaji bagi militer dan pegawai federal lainnya.
Di lapangan, sejumlah taman nasional dilaporkan masih beroperasi, tetapi dengan kapasitas terbatas karena kekurangan staf.
Sementara itu, di Senat, dua rancangan undang-undang mengenai pendanaan pemerintahan yang diajukan Partai Demokrat maupun Republik kembali gagal mendapatkan dukungan mayoritas.
Hanya dalam kurun 24 jam, kedua proposal tersebut sama-sama ditolak.
Untuk meloloskan rancangan pendanaan dibutuhkan setidaknya 60 suara agar bisa melewati ambang batas filibuster.
Namun, dengan komposisi Senat yang ketat, yakni 53 kursi untuk Demokrat dan 47 kursi untuk Republik, upaya mencapai konsensus bipartisan masih menemui jalan buntu.
Kebuntuan politik inilah yang memperpanjang krisis penutupan pemerintahan sekaligus meningkatkan risiko pemecatan massal pegawai federal.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
