WahanaNews.co | Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Michelle Bachelet, mendesak China untuk meninjau kembali kebijakan kontraterorismenya agar mematuhi standar HAM internasional.
Namun, Bachelet menegaskan bahwa perjalanannya selama enam hari di China, termasuk kunjungan ke wilayah barat Xinjiang, bukan merupakan penyelidikan terhadap kebijakan HAM China tetapi kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah.
Baca Juga:
Tembak Kepala, Ukraina Eksekusi 10 Tawanan Perang Rusia
"Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi di bawah penerapan yang luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak Uighur dan minoritas Muslim lainnya," kata dia dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu (28/5/2022).
Bachelet memulai perjalanannya ke China, yang pertama kali dilakukan oleh Komisaris Tinggi HAM PBB dalam 17 tahun, pada Senin (23/5/2022) di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang.
Tahun lalu, Kantor Komisaris Tinggi PBB menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Uighur di Xinjiang telah ditahan secara tidak sah, dianiaya, dan dipaksa bekerja.
Baca Juga:
Mahfud MD: PBB Tidak Sorot Pelanggaran HAM di Papua
Di lain pihak, China membantah semua tuduhan kekerasan di Xinjiang.
Akses Bachelet selama berada di China dibatasi karena Beijing mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam "lingkaran tertutup", yaitu dengan mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19, serta tidak melibatkan pers asing.
Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat khawatir bahwa China akan menggunakan kunjungan Bachelet sebagai dukungan atas pelaksanaan HAM di negara tersebut.
