Menurutnya, umat Islam Indonesia sangat anti-Israel
dan sangat pro-Hamas, sementara di belakang Hamas, sambung dia, didukung Iran,
dan Iran itu Syiah.
"Nah, umat Islam Indonesia itu anti-Syiah,
padahal Syiah di Iran paling konsisten membela Hamas anti-Israel. Kita sangat
dekat dengan Saudi, sementara Saudi itu bersahabat baik dengan Amerika dan juga
Israel. Jadi, logika emosi agama, logika ekonomi dan politik, ini ternyata
berbeda-beda. Bagi masyarakat awam kan tidak paham logika ini. Kita agak
kacau kalau bicara antara politik dan teologi agama. Karena, secara politik,
kalau alasan mereka karena agama, mestinya Arab Saudi investasinya paling besar
ke Indonesia karena masyarakat Muslim paling banyak, tapi kita investasi
nyatanya dari Tiongkok yang bukan Islam," urainya.
Baca Juga:
Jokowi: Indonesia-Turki akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina
Sementara pengamat politik internasional,
Imron Cotan, menanggapi konflik Palestina-Israel dengan pendekatan
multilateral.
Menurut dia, untuk menyelesaikan konflik
dengan prinsip two-state solution dengan mengembalikan perbatasan
Israel-Palestina ke tahun 1967 dan menetapkan Yerussalem sebagai ibukota dari
Palestina dan Israel, adalah solusi yang berkeadilan.
"Kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena
di belakang Israel ada Amerika Serikat, yang diharapkan jadi penengah konflik.
Namun, nyatanya tidak bisa, karena mereka sudah diikat dengan komitmen dukungan
penuh terhadap Israel. Untuk menyelesaikan masalah memang diperlukan penengah
yang jujur. Sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan Rusia sebagai penyeimbang
bisa berperan, seperti yang terjadi di Syria, sehingga AS dan pendukungnya
tidak bisa menjadikan Syria seperti Libya, Afghanistan dan Irak," katanya.
Baca Juga:
Jokowi Tegaskan Posisi Indonesia dan Yordania Sama Soal Palestina
Kemudian, Imron juga setuju kalau Indonesia
bisa jadi penengah antara Hamas dan Fatah, sehingga bersatu melawan penjajahan
Israel.
Karena itu merupakan salah satu tugas
Konstitusi Indonesia.
Kalau ada yang tanya kenapa Indonesia ikut
bermain-main, karena Pemerintah punya tugas Konstitusi yang salah satunya turut
serta di dalam menciptakan ketertiban dunia dan juga menghapuskan segala penjajahan
di muka bumi karena tidak sesuai prinsip kemanusiaan.
