WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi tengah merancang pelaksanaan sensus nasional yang akan kembali mencantumkan data kasta, sebuah langkah yang belum dilakukan sejak sensus era kolonial Inggris pada 1931.
Langkah ini menandai kebijakan baru setelah hampir satu abad kasta tidak dicatat dalam sensus resmi India.
Baca Juga:
Rahasia Sehat dari Tahu: Nutrisi, Manfaat, dan Cara Pengolahan Ideal
Dalam pernyataan yang dirilis pada April lalu, pemerintah menyebutkan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas tatanan sosial dan memperkuat pembangunan bangsa.
“Memastikan tatanan sosial kita tidak berada di bawah tekanan politik,” demikian pernyataan resmi pemerintah India yang dikutip CNN, Sabtu (17/5/2025).
“Ini akan memastikan masyarakat lebih kuat secara ekonomi dan sosial dan kemajuan negara berlanjut tanpa halangan,” lanjut pernyataan tersebut.
Baca Juga:
Usai Pimpin Upacara Harkitnas ,Wabup Karo Dan Forkopimda Ziarah ke Makam Pahlawan Kabanjahe
Kendati demikian, pemerintah belum memberikan rincian teknis pelaksanaan sensus, termasuk bagaimana pendataan kasta akan dilakukan dan kapan waktu pasti sensus akan dilangsungkan.
Sebelumnya, program ini dijadwalkan untuk tahun 2021 namun mengalami penundaan berkali-kali.
Rencana pencantuman kasta kembali di sensus menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Sejumlah kalangan mempertanyakan potensi dampaknya terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Poonam Muttreja, Direktur Eksekutif Yayasan Kependudukan India, menilai langkah ini bisa memicu ketegangan baru, namun juga bisa menjadi momen penting untuk memahami ketimpangan struktural yang masih terjadi.
“Kita selama ini terbang tanpa arah, merancang kebijakan-kebijakan dalam kegelapan sembari mengeklaim untuk mengejar keadilan sosial,” ucap Muttreja.
“Jadi, sensus berikutnya akan menjadi bersejarah,” tambahnya.
Sistem kasta di India sendiri berasal dari tradisi Hindu yang membagi masyarakat ke dalam beberapa tingkatan.
Di puncak terdapat Brahmin kalangan rohaniwan dan ilmuwan sementara di lapisan terbawah ada Dalit, yang selama ini menjalani pekerjaan kasar seperti membersihkan jalanan atau mengangkut sampah.
Selama ratusan tahun, masyarakat Dalit menghadapi diskriminasi ekstrem.
Dalam banyak kasus, mereka dilarang masuk ke rumah warga dari kasta lebih tinggi, bahkan memakai peralatan makan yang sama pun dianggap tabu.
Sejak kemerdekaan pada 1947, India berupaya menghapus diskriminasi berbasis kasta dengan memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi.
Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan afirmatif, termasuk kuota pekerjaan hingga penghapusan status “tak tersentuh”.
Namun demikian, ketimpangan antar kasta tetap terlihat jelas. Kasta-kasta rendah masih tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik.
Realitas inilah yang mendorong sebagian masyarakat untuk mendukung pencatatan kasta dalam sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
