WAHANANEWS.CO - Krisis migran ilegal di Ceuta memicu ketegangan baru di Eropa setelah Spanyol mengecam sikap sejumlah negara Uni Eropa yang dinilai tidak menunjukkan solidaritas, bahkan mengambil langkah sepihak yang dianggap memperburuk situasi.
Pemerintah Spanyol melontarkan kritik keras terhadap respons sejumlah negara Uni Eropa menyusul krisis migran ilegal di wilayah kantong Ceuta, dengan menilai reaksi tersebut bersifat egois, memecah belah, dan bertentangan dengan semangat kerja sama antarnegara anggota, Minggu (2/8/2026).
Baca Juga:
Kebakaran Hutan Dahsyat di Prancis dan Spanyol Paksa 267 Ribu Warga Mengungsi
Kecaman itu muncul setelah sekitar 60.000 migran ilegal dari Maroko memasuki wilayah Ceuta pada Kamis (30/7/2026), yang mengakibatkan sedikitnya 67 orang meninggal dunia.
Pemerintah Spanyol menyatakan hampir seluruh migran yang memasuki Ceuta telah dipulangkan ke Maroko melalui kerja sama kedua negara.
Di tengah krisis tersebut, Italia memutuskan menangguhkan sementara penerapan Perjanjian Schengen dengan Spanyol.
Baca Juga:
Gila! Spanyol Sapu Bersih Gelar Piala Dunia 2026 dengan Rekor Tak Terkalahkan
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyebut situasi di Ceuta sebagai kondisi yang "mengejutkan", sementara Finlandia dan Denmark mendukung langkah Italia, sedangkan Perdana Menteri Ceko, Andrej Babiš, mendorong penangguhan sementara keanggotaan Schengen Spanyol.
Menteri-menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar konferensi video pada pekan depan untuk membahas langkah bersama menghadapi krisis migrasi tersebut.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mendesak digelarnya pertemuan darurat dan menegaskan bahwa pengamanan perbatasan Eropa merupakan tanggung jawab seluruh negara anggota Uni Eropa.
Sebanyak 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa juga mengirim surat terbuka yang menyerukan pembahasan darurat karena mengaku memiliki kekhawatiran serius terhadap perkembangan situasi di Ceuta.
Dalam surat tersebut, negara-negara anggota mengapresiasi kerja sama Spanyol dan Maroko dalam mempercepat pemulangan migran ilegal, sekaligus mendorong mobilisasi dukungan Uni Eropa guna memulihkan pengawasan perbatasan.
Dalam surat terpisah kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez menyatakan pemerintahnya berhasil mengembalikan kendali perbatasan dan mencegah pergerakan migran menuju Eropa daratan dalam waktu kurang dari 48 jam.
Meski mengapresiasi dukungan sebagian besar negara anggota, Sánchez menyesalkan masih adanya pemerintah yang justru menyerang Spanyol.
"Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini," katanya.
Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengatakan telah berkomunikasi dengan Sánchez dan menyatakan Inggris akan memberikan bantuan semaksimal mungkin.
Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, menyebut kondisi di Ceuta kini hampir sepenuhnya terkendali setelah sebagian besar migran meninggalkan wilayah tersebut.
"Hampir semua telah meninggalkan Ceuta. Situasinya hampir sepenuhnya berbalik," katanya.
Spanyol juga mulai membangun penghalang maritim guna mencegah masuknya migran ilegal lebih lanjut.
Sementara itu, dampak politik terus berkembang setelah Italia resmi menangguhkan sementara kerja sama Schengen dengan Spanyol selama satu bulan.
Meloni menilai arus migrasi yang tidak terkendali merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.
Sebagai respons, pemerintah Spanyol memanggil Duta Besar Italia di Madrid dan menegaskan mengharapkan solidaritas dari negara-negara Uni Eropa, bukan manuver politik.
Finlandia, Denmark, Prancis, hingga Portugal juga mulai mempertimbangkan atau memperketat pengawasan di perbatasan mereka dengan Spanyol.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan Uni Eropa tidak dapat membiarkan siapa pun memasuki kawasan tersebut tanpa mematuhi aturan yang berlaku.
"Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita," katanya.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, mendukung langkah Spanyol mencegah migran ilegal memasuki Eropa sekaligus mendesak Maroko segera menerima kembali para migran.
Amerika Serikat turut memberikan tanggapan melalui Departemen Luar Negeri yang menilai insiden tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan migrasi Spanyol.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan menyebut situasi di Ceuta sebagai "bencana" dan menggambarkannya menyerupai invasi besar-besaran.
Di sisi lain, krisis Ceuta juga memunculkan perdebatan baru terkait dugaan keterlibatan Israel dan Amerika Serikat.
Perdebatan bermula setelah Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik sikap Spanyol terhadap Israel melalui media sosial X.
"Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya," tulis Danon.
Menteri Transportasi Spanyol, Oscar Puente, merespons singkat unggahan tersebut dengan menulis, "Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas."
Komentar itu memicu spekulasi politik yang kemudian diperkuat sejumlah pengamat dan politikus Spanyol yang menduga terdapat kepentingan geopolitik di balik krisis migrasi tersebut, meski belum disertai bukti yang dapat diverifikasi.
Duta Besar Israel untuk Spanyol, Dana Erlich, kemudian menegaskan bahwa pernyataan Danny Danon tidak mencerminkan sikap resmi Pemerintah Israel.
"Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel," tulis Erlich.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
