Diab juga mengatakan hanya kabinet baru yang bisa memulai
kembali pembicaraan dengan IMF.
"Pemerintah ini tidak memiliki hak untuk melanjutkan
negosiasi dengan IMF untuk melaksanakan rencana pemulihan yang ditetapkan oleh
kabinet, karena ini memerlukan kewajiban pada pemerintah berikutnya yang
mungkin tidak akan disetujui," katanya, menurut Reuters.
Baca Juga:
Serangan Udara Israel Hancurkan Gedung Kampus Universitas Lebanon di Beirut
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan kepada
para pemimpin Lebanon bulan lalu bahwa mereka harus disalahkan atas krisis
politik dan ekonomi. Beberapa pihak dapat menghadapi sanksi jika terus
menghalangi langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan baru dan melaksanakan
reformasi.
Diab mencatat seruan berulang kali untuk bantuan agar
dikaitkan dengan reformasi, tetapi mengatakan "pengepungan yang
diberlakukan" di Lebanon tidak mempengaruhi para koruptor -sebuah
referensi yang jelas bagi para politisi.
Dia mengatakan orang Lebanon kehabisan kesabaran dan
"menghubungkan bantuan Lebanon dengan pembentukan pemerintahan baru telah
menjadi ancaman bagi kehidupan orang Lebanon dan entitas Lebanon." [dhn]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
