Namun, dua alasan yang utama adalah
mulai terbatasnya ekologi Uttar Pradesh dan sumber daya ekonomi.
Pendapatan per kapita Uttar Pradesh
kurang dari separuh upah rata-rata di India.
Baca Juga:
Viral Menteri India Tarik Paksa Cadar Dokter Perempuan di Acara Resmi
Argumen Pemerintah India, jika
pertumbuhan di Uttar Pradesh dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan tidak akan
ada cukup sumber daya untuk menunjang kebutuhan warga.
Di sisi lain, juga akan mempersulit
upaya untuk memastikan setiap warga mendapat akses serupa untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya.
Sepanjang Juli ini, publik India
diperbolehkan untuk mengomentari atau memberikan feedback atas rancangan legislasi yang ada.
Baca Juga:
Pesawat Air India Dikenai Biaya Parkir Rp1,8 Miliar, Gegera Telantar 13 Tahun di Bandara
Setelah Juli, baru kemudian proses
untuk meratifikasi legislasi terkait.
Uttar Pradesh bukan satu-satunya
negara bagian India yang akan menggelar program KB.
Laporan Reuters menyatakan, negara bagian Assam juga akan
melakukan hal serupa.
