Namun, dua alasan yang utama adalah
mulai terbatasnya ekologi Uttar Pradesh dan sumber daya ekonomi.
Pendapatan per kapita Uttar Pradesh
kurang dari separuh upah rata-rata di India.
Baca Juga:
Bukan India atau Arab Saudi, Inilah Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak
Argumen Pemerintah India, jika
pertumbuhan di Uttar Pradesh dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan tidak akan
ada cukup sumber daya untuk menunjang kebutuhan warga.
Di sisi lain, juga akan mempersulit
upaya untuk memastikan setiap warga mendapat akses serupa untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya.
Sepanjang Juli ini, publik India
diperbolehkan untuk mengomentari atau memberikan feedback atas rancangan legislasi yang ada.
Baca Juga:
India Tolak BRICS Karena Tak Ingin Berbagi Mata Uang yang Sama dengan China
Setelah Juli, baru kemudian proses
untuk meratifikasi legislasi terkait.
Uttar Pradesh bukan satu-satunya
negara bagian India yang akan menggelar program KB.
Laporan Reuters menyatakan, negara bagian Assam juga akan
melakukan hal serupa.
