WahanaNews.co | Extraordinary
Open-ended Ministerial Meeting of the OIC Executive Committee yang diselenggarakan secara virtual, Minggu (16/5/2021), membahas
agresi Israel ke Palestina, khususnya Al-Quds Al Shareef atau Yerusalem dan jalur Gaza.
Indonesia, diwakili Menteri Luar
Negeri, Retno Marsudi, turut menghadiri pertemuan itu.
Baca Juga:
Anggota Parlemen Israel Pimpin Penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa
"Untuk itu, di dalam pertemuan
tadi Indonesia menyampaikan atau mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus
dilakukan oleh OKI (Organisasi Kerja Sama Islam),"
kata Retno, dalam siaran virtual, Senin (17/5/2021).
Pertama, memastikan adanya persatuan
di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di
Palestina.
Tanpa persatuan, kata dia, OKI tidak
akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina.
Baca Juga:
Pejuang “The Lions Den” Tembak Mati Tentara Israel
Begitu pula bagi Palestina, dia meyakini,
kemerdekaan tak akan tercapai apabila mereka tak bersatu.
Retno juga menyerukan gencatan
senjata.
Dia meminta agar masing-masing negara
OKI menggunakan pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata secepatnya dan
semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan.
"OKI harus mengupayakan
terciptanya gencatan senjata segera," ujar Retno.
Menurut dia, OKI tetap fokus membantu
kemerdekaan bangsa Palestina.
"Dalam kaitan ini, OKI harus
lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral
yang kredibel," beber Retno.
Tapi, Retno mengatakan, hal tersebut
harus berpedoman pada parameter-parameter yang telah disetujui secara
internasional.
Dengan tujuan mencapai perdamaian yang
lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.
"Saya menyampaikan bahwa
perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai,"
ungkapnya.
"Together we have to act now. Saya tekankan bahwa Indonesia akan
terus mendukung perjuangan Palestina," tegasnya.
Retno mengatakan, menurut rencana,
pertemuan OKI ini akan menghasilkan sebuah resolusi.
Saat ini, pembahasan resolusi masih
terus dilakukan.
Tetapi, ada
beberapa hal yang terlihat untuk bisa diharapkan, yaitu
seruan kepada komunitas internasional, khususnya DK-PBB, untuk mengambil langkah
konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional.
Dan, bila DK
PBB gagal, maka SMU PBB harus melakukan Pertemuan Darurat.
"Kita juga harapkan dalam
resolusi tersebut akan terdapat elemen desakan untuk menerapkan mekanisme international protection/international
presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks Masjid Al
Aqsa," bebernya.
Retno menjelaskan, seruan kepada komunitas internasional untuk menghentikan aksi
kolonial dan segregasi rasial Israel.
Kemudian, penegasan
kembali posisi OKI dalam mendukung isu Palestina dan Al Quds Al Sharif.
"Mewujudkan kemerdekaan Palestina
berdasarkan two-states solution dan sesuai dengan parameter-parameter internasional," katanya.
Diketahui, pertemuan tersebut dihadiri oleh 16 Menteri dan Wakil Menteri Luar
Negeri negara-negara anggota OKI dan juga wakil dari negara OKI lainnya.
Sementara itu, Indonesia
sudah berkomunikasi dengan para Menlu negara lain, mulai dari Palestina,
Malaysia, Brunei Darussalam, Mesir, Yordania, Turki, Saudi Arabia,
Qatar, Tunisia, Vietnam, India, Norwegia, Inggris, dan HRVP
(High Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy) Uni Eropa. [qnt]
