WAHANANEWS.CO, Jakarta - Perjanjian pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang dikenal dengan nama New START resmi berakhir pada Rabu malam (04/02) waktu Amerika Serikat bagian Timur, atau Kamis (05/02) pukul 12.00 WIB.
Berakhirnya perjanjian ini memicu kekhawatiran global, hingga sejumlah pemimpin dunia, termasuk Paus Leo XIV, menyerukan agar kesepakatan tersebut diperpanjang.
Baca Juga:
Mengenal Tahapan Ledakan Bom Nuklir dan Dampak Mematikannya
New START merupakan singkatan dari Strategic Arms Reduction Treaty, sebuah perjanjian bilateral terakhir antara AS dan Rusia terkait pengendalian senjata nuklir strategis.
Kesepakatan ini ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.
Selama lebih dari satu dekade, New START menjadi satu-satunya kerangka hukum yang mengatur pembatasan senjata nuklir strategis kedua negara, yang juga merupakan dua kekuatan nuklir terbesar di dunia.
Baca Juga:
Pesawat C-17 Bawa Bom Nuklir ke Lakenheath, NATO Perkuat Postur Hadapi Rusia
Akar perjanjian ini dapat ditelusuri sejak era Perang Dingin melalui kesepakatan Strategic Arms Limitation Talks (SALT I) yang ditandatangani pada 1972.
Ketentuan utama New START
Dalam implementasinya, New START menetapkan sejumlah batasan penting, antara lain:
Jumlah hulu ledak nuklir strategis aktif dibatasi maksimal 1.550 unit untuk masing-masing negara
Jumlah kendaraan dan sistem peluncur strategis termasuk pesawat pembom berat, rudal balistik antarbenua (ICBM), dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) dibatasi hingga 800 unit
Mekanisme inspeksi bersama dan pertukaran data guna memastikan kepatuhan serta transparansi kedua belah pihak
Skema inspeksi ini dirancang untuk membangun rasa saling percaya sekaligus mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik nuklir.
Jejak sejarah perjanjian START
Sebelum New START, terdapat dua perjanjian serupa, yakni START I dan START II. START I digagas oleh Presiden AS Ronald Reagan pada masa akhir Perang Dingin.
Meski ide awal muncul di era Reagan, perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani oleh Presiden George H.W. Bush bersama Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. START I mulai berlaku pada 1994 dan berakhir pada 2009.
Sementara itu, START II disepakati pada 1993, namun tidak pernah diimplementasikan akibat memburuknya hubungan antara Moskow dan Washington.
Meski demikian, kedua negara tetap melanjutkan dialog pelucutan senjata hingga lahirnya New START pada 2010, yang secara simbolik dimaksudkan sebagai “awal baru” dalam hubungan strategis kedua negara.
Awalnya, New START berlaku selama sepuluh tahun dan dijadwalkan berakhir pada Februari 2021.
Namun, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat memperpanjang masa berlakunya selama lima tahun.
Kesepakatan inilah yang membawa New START menuju batas akhir pada 2026.
Dampak berakhirnya New START
Dengan berakhirnya perjanjian ini, AS dan Rusia kini tidak lagi terikat secara hukum pada batas maksimum kepemilikan senjata nuklir strategis.
"Ini sangat buruk bagi keamanan global," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers pada Selasa (03/02/2026).
Tanpa adanya mekanisme pengendalian, dunia dinilai berisiko kembali memasuki era perlombaan senjata nuklir yang tidak terkendali.
Selama ini, New START berfungsi menciptakan predictability atau kepastian melalui inspeksi lapangan dan pertukaran informasi rutin.
Tujuannya untuk menghindari salah tafsir data yang bisa mendorong keputusan serangan nuklir secara prematur.
Arah kebijakan AS dan Rusia
Pada September 2025, Presiden Vladimir Putin sempat menawarkan agar Rusia tetap mematuhi New START secara sepihak selama satu tahun tambahan untuk memberi ruang perundingan baru.
Presiden AS Donald Trump kala itu menyebut usulan tersebut "terdengar seperti ide yang bagus," namun tidak memberikan komitmen tegas.
Hubungan kedua pemimpin sempat dinilai relatif baik, meski memunculkan kekhawatiran di Eropa bahwa kedekatan tersebut dapat mengorbankan kepentingan Ukraina dan Uni Eropa. Namun, sikap Trump kemudian berubah.
Dalam wawancara dengan The New York Times pada Januari 2026, ia mengatakan, "kalau memang berakhir, ya berakhir saja," sembari menambahkan harapannya bahwa "kami akan membuat perjanjian yang lebih baik."
Trump juga kembali menekankan pandangannya bahwa China perlu dilibatkan dalam kesepakatan pengendalian senjata nuklir.
Sikap ini konsisten dengan kebijakannya sejak masa jabatan pertama, ketika ia membatalkan beberapa perjanjian senjata dengan Rusia dan mendorong keterlibatan Beijing, meski belum membuahkan hasil.
Kaitan dengan perang Rusia–Ukraina
Ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, hubungan Moskow dan Washington memburuk, meski awalnya New START tidak terdampak.
Namun enam bulan kemudian, Rusia melarang inspeksi AS di fasilitas militernya.
Pada 2023, Moskow secara resmi menangguhkan partisipasinya dalam New START dengan alasan dukungan AS terhadap Ukraina, meskipun tetap mematuhi batas jumlah senjata yang ditetapkan.
Dalam konteks sejarah, perjanjian START I juga memiliki kaitan erat dengan Ukraina. Ukraina kala itu diwajibkan menyerahkan hulu ledak nuklir peninggalan Uni Soviet kepada Rusia, dengan imbalan jaminan keamanan dari Rusia, AS, dan Inggris.
Peran China dalam dinamika nuklir global
Saat perjanjian START pertama kali disusun, AS dan Rusia masih menjadi dua kekuatan nuklir dominan.
Kini, China muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer besar, sehingga memicu dorongan AS agar Beijing dilibatkan dalam perjanjian baru.
China diperkirakan memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir dan jumlah tersebut terus meningkat. Pada 2023, sebuah komisi Kongres AS memperingatkan bahwa untuk pertama kalinya AS menghadapi tantangan strategis dari dua kekuatan nuklir sekaligus.
Namun, China menolak pembatasan persenjataan dengan alasan stok nuklirnya masih jauh di bawah AS dan Rusia.
Masa depan pengendalian senjata nuklir
Prospek perpanjangan atau pembentukan perjanjian baru dinilai semakin kecil. Rusia telah mengembangkan sistem senjata nuklir baru yang tidak tercakup dalam New START, seperti rudal balistik hipersonik Oreshnik dan drone bertenaga nuklir Poseidon.
Di sisi lain, gagasan Trump mengenai sistem pertahanan rudal berbasis antariksa bernama Golden Dome dipandang banyak pihak berpotensi merusak prinsip pencegahan nuklir yang bertumpu pada konsep kehancuran bersama.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Selasa (03/02) menegaskan bahwa jika AS menempatkan sistem pertahanan rudal di Greenland, Rusia akan merespons dengan langkah militer.
Kekhawatiran Eropa
Berakhirnya New START memicu kecemasan mendalam di Eropa, terlebih di tengah keraguan atas keberlanjutan payung nuklir AS.
Kondisi ini mendorong perdebatan mengenai pertahanan nuklir Eropa, termasuk wacana agar Prancis dan Inggris memperluas perlindungan nuklir ke negara lain seperti Jerman.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengonfirmasi bahwa pembicaraan semacam itu tengah berlangsung.
"Kami tahu bahwa kami perlu mengambil sejumlah keputusan strategis dan kebijakan militer, tetapi saat ini belum waktunya," ujar Merz.
Hingga kini, belum ada kesepakatan konkret. Salah satu persoalan utama adalah siapa yang berwenang mengambil keputusan peluncuran senjata nuklir, terlebih Rusia menginginkan agar persenjataan nuklir Inggris dan Prancis turut dimasukkan dalam perjanjian baru.
Tanggapan para pemimpin terdahulu
Melalui platform X, Barack Obama mendesak Kongres AS untuk bertindak menjaga kelangsungan New START.
Ia memperingatkan bahwa berakhirnya perjanjian tersebut akan "menghapus puluhan tahun diplomasi secara sia-sia dan berpotensi memicu perlombaan senjata baru yang membuat dunia semakin tidak aman."
Sementara itu, Dmitry Medvedev menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian ini seharusnya "membuat semua pihak waspada" dan ketiadaan pengaturan pengganti hanya akan mempercepat pergerakan jarum "Jam Kiamat."
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
