Penyelidikan gabungan PBB terkait dugaan kekejaman di Ethiopia menemukan semua pihak yang terlibat dalam konflik itu melakukan kekejaman berat yang mungkin termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam perang panjang di wilayah Tigray.
Laporan tersebut, yang merupakan kolaborasi kantor HAM PBB dengan Komisi HAM Ethiopia (EHRC) yang dibentuk pemerintah, dirilis pada Rabu (3/11) ketika negara tersebut memasuki keadaan darurat baru di mana pasukan Tigray yang menjadi musuh pemerintah mengancam akan menuju ibu kota, Addis Ababa.
Baca Juga:
Alamak! Pilot Ethiopian Airlines Tertidur Saat Terbang
Lebih dari 1.300 pemerkosaan dilaporkan kepada pihak berwenang, dan diperkirakan lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan.
Komisioner tinggi PBB bidang HAM, Michelle Bachelet, mengatakan konflik Tigray ditandai dengan “kekejaman yang ekstrem”.
“Warga sipil Tigray menjadi target kekerasan brutal dan menderita,” jelasnya dalam konferensi pers Rabu (3/11), dilansir Al Jazeera.
Baca Juga:
Pria Ethiopia Berebut Daftar Jadi Tentara Bayaran Rusia
“Tim penyelidikan gabungan telah menemukan sejumlah kekerasan dan pelecehan termasuk pembunuhan sewenang-wenang dan eksekusi di luar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual dan berbasis gender, pelanggaran terhadap pengungsi dan warga sipil yang terpaksa mengungsi,” lanjutnya.
Mayoritas kekerasan didokumentasikan antara November 2020 dan Juni 2021 “tampaknya dilakukan oleh pasukan Ethiopia dan Eritrea”. Sejak itu PBB telah melihat meningkatnya jumlah laporan kekerasan oleh pasukan Tigray, termasuk pasukan Ethiopia dan Eritrea.
“Penting semua pihak memperhatikan seruan berulang untuk mengakhiri permusuhan,” kata Bachelet.
Penyelidikan menemukan beberapa kamp militer Ethiopia digunakan untuk menyiksa pasukan Tigray yang ditangkap atau warga sipil yang dicurigai mendukung mereka. Beberapa orang ditahan di “lokasi rahasia” dan kamp militer di seluruh negeri, di mana banyak kasus merupakan penangkapan sewenang-wenang.
Pasukan Tigray menangkap beberapa warga sipil etnis Amhara di Tigray barat pada hari-hari pertama perang karena diduga mendukung militer dan dalam beberapa kasus menyiksa mereka, menurut laporan tersebut.
Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed mengatakan laporan tersebut menghilangkan tuduhan palsu terhadap pemerintahannya, termasuk tuduhan penolakan bantuan kemanusiaan yang disengaja kepada penduduk sipil di Tigray.
Abiy mengatakan temuan PBB itu dengan jelas menyatakan klaim genosida itu palsu dan tidak memiliki dasar faktual.
Pemerintah Ethiopia telah melakukan penyelidikan sendiri terkait kejahatan tersebut, di mana beberapa pelaku dilaporkan telah divonis.
Bachelet mengungkapkan perhatiannya terkait kurangnya transparansi seputar penyelidikan yang dilakukan pemerintah Ethiopia.
“Perhatian utama dari laporan kami adalah pertanggungjawaban,” ujarnya, menambahkan bahwa mekanisme penyelidikan independen harus dipertimbanhkan jika pemerintah gagal memberikan keadilan kepada korban.
Kantor HAM PBB di Jenewa pada Selasa mengatakan pemerintah Ethiopia berusaha membatasi penyelidikan gabungan. Disebutkan pejabat PBB tidak bisa mengunjungi beberapa lokasi konflik yang paling mematikan di negara tersebut termasuk kota Axum, karena keamanan dan rintangan lainnya.
Penyelidikan gabungan tersebut menyebutkan sejumlah rintangan, termasuk kegagalan pemerintah Ethiopia memberikan akses telepon satelit untuk penyelidikan. [qnt]
