Meski beberapa pihak mendukung, dimuat NBC, terdapat sejumlah pihak kontra. Kritik mengecam pergantian nama dan menyebutnya "distorsi identitas negara yang sinis dan merugikan diri sendiri".
"Pemerintah tidak seharusnya menghapusnya," kata Vijender Singh, 28 tahun.
Baca Juga:
Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh Kabur ke India yang Mundur-Kabur karena Demo
"India adalah nama yang sangat tua," tambahnya menunjuk pemerintah seharusnya fokus ke pekerjaan dan fasilitas warga miskin alih-alih pergantian nama negara.
"Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan sepenuhnya mengabaikan India, yang memiliki nilai merek yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun selama berabad-abad," tulis politisi partai oposisi Kongres di X, Shashi Tharoor.
Sebenarnya, dimuat media yang sama, konstitusi negara tersebut memang merujuk dua nama tersebut.
Baca Juga:
PM Bangladesh Undur Diri, Hasina Mengungsi ke India
India yang digunakan untuk pernyataan dalam bahasa Inggris dan Bharat yang digunakan dalam bahasa Hindi.
Negara ini juga disebut Hindustan, yang oleh banyak kelompok Hindu sayap kanan disebut sebagai nama resminya. Nama India berasal berabad-abad yang lalu sehubungan dengan Lembah Indus, yang terletak di bagian barat laut negara itu.
Sejak PM Narendra Modi menjabat pada tahun 2014, pemerintahan BJP telah didorong untuk mengubah nama kolonial di jalan-jalan dan banyak tempat. Ini dikatakan sebagai sisa-sisa perbudakan.
