WahanaNews.co | Saat ini, India sedang berjuang keras mengelola dampak diplomatik setelah 15 negara Muslim, termasuk negara-negara Teluk terkemuka, mengajukan keluhan atas pernyataan menghina Nabi Muhammad yang dibuat pejabat Partai Bharatiya Janata yang berkuasa.
Yordania, Maladewa, Libya, Turki, dan Indonesia bergabung dengan Arab Saudi, UEA, Qatar dan Kuwait dalam mengecam komentar tersebut.
Baca Juga:
Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh Kabur ke India yang Mundur-Kabur karena Demo
BJP, sebuah partai nasionalis Hindu, menskors juru bicara, Nupur Sharma, dan mengeluarkan Naveen Kumar Jindal pada akhir pekan, setelah merebaknya kemarahan atas pernyataan mereka.
Partai yang berkuasa dan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah menjauhkan diri dari komentar, yang mereka gambarkan sebagai pandangan elemen pinggiran.
Namun, permasalahan tampaknya masih jauh dari selesai.
Baca Juga:
PM Bangladesh Undur Diri, Hasina Mengungsi ke India
UEA menyatakan kutukan dan penolakannya terhadap (pernyataan) yang menghina Nabi Muhammad dan menggarisbawahi perlunya menghormati simbol-simbol agama dan tidak melanggarnya, serta menghadapi ujaran kebencian dan kekerasan.
Qatar, Kuwait dan Iran memanggil utusan India di masing-masing negara untuk mengajukan keluhan yang kuat.
Maladewa, Afghanistan dan Pakistan juga mengajukan protes resmi ke New Delhi.
Tokoh agama di Oman dan Mesir mengkritik partai yang berkuasa di India, menggambarkan komentar itu sebagai perang terhadap semua Muslim.
Produk India seperti beras dan rempah-rempah dikeluarkan dari rak di supermarket Kuwait setelah ulama menyerukan boikot terhadap barang-barang negara itu.
New Delhi, yang telah memperkuat kemitraan ekonomi dan strategis dengan negara-negara Teluk di bawah pemerintahan Modi, segera mengambil langkah untuk menghukum para pejabat tersebut.
Kontroversi tersebut dapat membuktikan kemunduran bagi hubungan yang berkembang antara India dan negara-negara Teluk yang memainkan peran penting dalam ekonominya.
Mantan Duta Besar India untuk Yordania, Libya, dan Malta, Anil Trigunayat, menyebut reaksi diplomatik itu sebagai titik balik India.
“Ini tidak akan berdampak pada hubungan di tingkat pemerintah atau (menyebabkan) masalah besar apa pun karena negara-negara Teluk memahami posisi India bahwa itu adalah penyimpangan dan bukan praktik. Tapi kita harus melakukan sesuatu agar tidak terulang kembali. Waktunya India sadar,” kata Trigunayat kepada The National, Selasa (7/6/2022).
Sepertiga impor minyak India berasal dari Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Oman, dan UEA.
Negara ini terlibat dalam perdagangan bernilai miliaran dolar dengan negara-negara Teluk.
Negara Teluk adalah rumah bagi lebih dari sembilan juta orang India.
Mereka mengirim uang miliaran dolar ke India.
India dilaporkan menerima pengiriman uang 80 miliar dolar AS atau setara Rp 1,1 triliun dari negara-negara Teluk selama tiga tahun terakhir.
Pernyataan menghina itu muncul hanya beberapa hari setelah mitra dekat New Delhi, AS, mengkritik India karena tumbuhnya intoleransi dan diskriminasi terhadap minoritas Muslim dan Kristen.
Pemerintah Modi telah dituduh mendukung umat Hindu di negara yang secara resmi sekuler, dengan partai-partai oposisi menuduh BJP menodai citra India.
Tagar seperti #ModishamesIndia dan #ShameonBJP menjadi trending di Twitter pada hari Selasa (7/6/2022).
Namun, banyak pengguna media sosial men-tweet untuk mendukung Sharma dan Jindal, dan menuduh partai Modi tunduk pada kekuatan asing.
Tren hastag seperti #boycottqatarairways dan #isupportnupursharma juga menjadi tren di Twitter di India.
Polisi India Tangkap Pemimpin Pemuda Partai BJP
Sementara itu, polisi di India utara menangkap Harshit Srivastava, seorang pemimpin pemuda dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Pemuda ini ditangkap usai mengunggah komentar anti-Muslim di media sosial.
Bahkan, pemimpin pemuda dari partai penguasa nasionalis Hindu tersebut menghina Nabi Muhammad.
"Hal ini menyebabkan kehebohan diplomatik," ujar para pejabat, Rabu (8/6/2022).
Ia ditangkap di kota Kanpur menyusul ketegangan komunal minggu lalu.
Banyak protes dikeluarkan oleh umat Islam untuk mengecam komentar anti-Islam tersebut.
"Kami menangkap politikus lokal karena membuat pernyataan menghasut terhadap Muslim," ujar pejabat polisi senior Prashant Kumar, seperti dilansir dari Al Arabiya, Rabu (8/6/2022).
Ia menambahkan, setidaknya 50 orang ditahan menyusul ketegangan di Kanpur.
Sementara itu, pengacara Srivastava belum memberikan komentarnya mengenai hal tersebut.
Kerusuhan sporadis dilaporkan di bagian lain negara itu setelah komentar terhadap Nabi oleh juru bicara BJP, Nupur Sharma, selama debat televisi.
"Dia telah diskors dari partai, sementara juru bicara lain, Naveen Kumar Jindal, dikeluarkan atas komentar yang dia buat tentang Islam di media sosial," ujar BJP.
Kemarahan domestik mendapatkan momentum baru setelah para pemimpin dari negara-negara Arab dan Muslim, seperti Qatar, Arab Saudi, UEA, Oman, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Iran, dan Afghanistan menuntut permintaan maaf dari pemerintah India dan memanggil diplomat India untuk memprotes pernyataan menghina Nabi Muhammad.
Sebanyak 57 anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan dalam sebuah pernyataan penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap umat Islam.
Kementerian luar negeri India mengatakan pada Senin bahwa tweet dan komentar ofensif sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah.
Kontroversi tersebut telah menjadi tantangan diplomatik bagi Modi yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat hubungan kuat dengan negara-negara Muslim yang kaya energi.
Instruksi telah dikeluarkan kepada beberapa anggota partai nasionalis Hindunya untuk sangat berhati-hati ketika berbicara tentang agama di platform publik.
Anggota kelompok hak asasi Islam di India mengatakan ini adalah pertama kalinya para pemimpin asing yang berpengaruh berbicara menentang apa yang mereka sebut penghinaan yang dialami oleh komunitas minoritas Muslim.
"Suara kami akhirnya didengar, hanya para pemimpin dunia yang dapat mendorong pemerintah Modi dan partainya untuk mengubah sikap mereka terhadap Muslim," ujar Ali Asghar Mohammed, yang menjalankan kelompok hak sukarela untuk Muslim di kota Mumbai. [gun]
