"Oleh karena itu, Filipina menyerukan kepada China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya sesuai dengan UNCLOS dan Keputusan Arbitrase tahun 2016 yang memiliki sifat final dan mengikat," tambahnya.
Peta terbaru dari Tiongkok juga tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di perairan sekitar negara bagian Sabah dan Sarawak di pulau Kalimantan. Pada hari Rabu, Malaysia memprotes peta ini, menjadikannya negara pertama di ASEAN yang mengambil tindakan serupa.
Baca Juga:
Pembersihan Militer China Makin Brutal: Miao Hua Lengser, He Weidong Menghilang
"Malaysia tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan, seperti yang terdapat dalam 'Peta Standar China Edisi 2023' yang mencakup wilayah maritim Malaysia," kata Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Kuala Lumpur menggambarkan sengketa di Laut China Selatan sebagai isu yang "rumit dan sensitif," dan menekankan bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan "dengan damai dan rasional melalui dialog" sesuai dengan hukum internasional.
Malaysia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pembentukan Kode Etik dalam perairan sengketa tersebut, yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi oleh negara-negara Asia Tenggara.
Baca Juga:
Guizhou China Dikepung Air Bah, 80.000 Orang Dievakuasi dan Jembatan Runtuh Diterjang Banjir
India juga menentang peta terbaru dari Tiongkok yang mengklaim wilayah negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut dan daerah dataran tinggi Aksai Chin yang menjadi sumber perselisihan.
Arindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, menyatakan pada hari Selasa bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar yang kuat.
"Langkah-langkah yang diambil oleh China semacam itu hanya akan mengkomplikasikan penyelesaian masalah perbatasan yang sedang diperdebatkan," katanya.
