WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Venezuela Nicolas Maduro meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Amerika Serikat (AS) atas tindakan militernya di kawasan Karibia.
Dalam sebuah surat yang dibacakan Menteri Luar Negeri Yvan Gil pada Senin (22/12/2025), Maduro menyampaikan aksi militer AS di wilayah Karibia harus dihentikan lantaran telah melanggar hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga:
Di Tengah Konflik Perbatasan, Warga Kamboja Turun ke Jalan Desak Perdamaian
Maduro menyebut Operation Southern Spear yang dijalankan AS merupakan "intimidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya". Operasi yang mengerahkan pasukan angkatan laut dan udara itu disebut melibatkan kapal selam nuklir yang dikerahkan ke lepas pantai Venezuela.
Maduro terutama mengeluhkan operasi AS yang menurutnya telah menargetkan kapal-kapal sipil.
Pemerintah Venezuela menegaskan tindakan AS ini merepresentasikan pelanggaran sistematis dari hukum internasional. Maduro menuding AS tidak mematuhi Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949, dan Deklarasi Universal atas HAM.
Baca Juga:
PBB Sumedang Utara Baru Capai 70%, Target 80% Akan Dikejar dalam Beberapa Hari ke Depan
"Venezuela tidak melakukan tindakan yang membenarkan intimidasi militer semacam ini," demikian pernyataan Maduro dalam suratnya.
Surat Maduro ini dikirimkan ke PBB saat tekanan dari Presiden AS Donald Trump kian mencekik.
Trump belakangan melancarkan serangan ke kapal-kapal di Karibia dengan dalih operasi untuk memberantas narkoba. Serangan ini telah menewaskan puluhan orang, yang dikecam keras oleh Maduro.
