WahanaNews.co | Taliban menunda pembentukan pemerintahan di Afghanistan sejak mereka menguasai 33 provinsi, termasuk Ibu Kota Kabul, dan memaksa mantan Presiden, Ashraf Ghani, dan pejabat lainnya, meninggalkan negara itu pada 15 Agustus 2021.
Sebagian besar dari 33 ibu kota provinsi telah diambil alih oleh Taliban tanpa pertumpahan darah, tetapi bentrokan maut terus berlanjut di Panjshir, satu-satunya provinsi yang memerangi mereka.
Baca Juga:
Taliban: Tugas Wanita Itu Melahirkan, Bukan Jadi Menteri
Perlawanan tersebut dipimpin oleh Ahmad Masoud, putra komandan Mujahidin, Ahmad Shah Masoud, dan Menteri Pertahanan Pemerintah Ghani, Bismillah Mohammadi.
Pemimpin Taliban, Sher Mohammad Stanikzai, mengatakan kepada saluran berita asing pada Rabu (1/9/2021) bahwa pemerintah akan dibentuk dalam dua hari.
Taliban, yang menandatangani perjanjian damai dengan AS di Doha pada Februari tahun lalu untuk menarik semua pasukan asing dari Afghanistan, tidak memberikan komentar.
Baca Juga:
Taliban Izinkan Perempuan Afghanistan Kuliah, Tapi…
Meskipun menandatangani Perjanjian Doha, para pejabat Taliban telah mengatakan secara eksplisit mereka bermaksud mendirikan "Imarah Islam" di bawah kepemimpinan pemimpin tertinggi mereka, Mawlawi Hibbatullah Akhundzada.
Meskipun ada pengumuman yang jelas dari pihak Taliban, sebuah saluran berita lokal Afghanistan melaporkan, mengutip sumber, bahwa pemerintah baru akan memiliki dewan yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar yang berusia 53 tahun.
Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban, Mullah Omar, dan Kepala kantor politik Taliban di Qatar, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, di pemerintahan baru, menurut Tolo News.
