WAHANANEWS.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana pengiriman kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran.
Ketegangan tersebut berkaitan dengan program nuklir serta pengembangan rudal balistik Iran yang kembali menjadi sorotan komunitas internasional.
Baca Juga:
Kepala Puskesmas Kebun IX Muaro Jambi Kenakan Rompi Tahanan Kasus Bantuan Operasional Kesehatan
Kapal induk USS Gerald R. Ford dijadwalkan berangkat “segera” guna memperkuat kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan strategis tersebut.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya antisipatif apabila situasi keamanan memburuk sewaktu-waktu.
Kebijakan tersebut dilaporkan media internasional Al Jazeera pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Baca Juga:
Buntut Ancaman Tarif AS, Kuba Menangis Kehabisan Bahan Bakar Pesawat
Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memiliki “kekuatan yang sangat besar” bila diperlukan.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan optimisme bahwa jalur diplomasi masih terbuka dan negosiasi dengan Iran berpeluang menghasilkan kesepakatan yang konstruktif.
Namun, ia juga memperingatkan bahwa akan menjadi “hari yang buruk bagi Iran” jika gagal mencapai kesepakatan.
Trump bahkan menyebut bahwa perubahan pemerintahan di Iran akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi, pernyataan yang memicu respons beragam dari berbagai pihak.
Pengumuman tersebut muncul setelah berlangsungnya perundingan tidak langsung antara Washington dan Teheran di Oman pekan lalu.
Dialog itu menjadi upaya terbaru kedua negara untuk meredakan ketegangan pascakonflik yang sempat memanas beberapa waktu terakhir.
Pengiriman USS Gerald R. Ford sekaligus menambah akumulasi kekuatan militer Amerika Serikat yang telah lebih dulu disiagakan di kawasan.
Sebelumnya, kapal induk USS Abraham Lincoln telah lebih dulu dikerahkan bersama sejumlah kapal perusak berpemandu rudal, jet tempur, serta pesawat pengintai untuk memperkuat postur pertahanan.
Peningkatan kehadiran militer ini tak lepas dari konflik 12 hari antara Israel dan Iran pada Juni lalu yang meningkatkan risiko eskalasi regional.
Dalam konflik tersebut, Amerika Serikat turut terlibat dengan menyerang tiga lokasi nuklir Iran melalui operasi militer bertajuk Operation Midnight Hammer.
Saat itu, Trump mengklaim bahwa serangan tersebut telah sepenuhnya menghancurkan fasilitas nuklir Iran.
Langkah Washington juga beriringan dengan pertemuan Trump bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Washington.
Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu menyampaikan harapannya terhadap tercapainya “kesepakatan yang baik”, namun menekankan bahwa perjanjian tersebut harus mencakup pembatasan program rudal balistik Iran.
Di sisi lain, Teheran secara terbuka menolak tekanan Amerika Serikat untuk memasukkan isu rudal balistik dalam agenda perundingan.
Perundingan terbaru ini menjadi yang pertama digelar sejak konflik Juni, yang sebelumnya menghentikan pembicaraan mengenai kemungkinan pengganti Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Kesepakatan nuklir tersebut sebelumnya membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi ekonomi internasional.
Namun, pada 2018 Trump memutuskan menarik Amerika Serikat dari JCPOA, kebijakan yang kemudian mendorong Iran memperkaya uranium melampaui batas yang telah disepakati.
Sementara itu, Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengaku masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sejumlah lokasi yang menjadi sasaran serangan.
Kondisi ini menambah kompleksitas upaya verifikasi dan pemantauan program nuklir Iran.
Sejumlah negara Arab di kawasan Teluk juga menyampaikan kekhawatiran bahwa eskalasi militer lebih lanjut berpotensi memicu konflik regional baru, di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang hingga kini masih diliputi ketidakstabilan dan rivalitas politik yang tajam.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
