WAHANANEWS.CO, Jakarta - Seruan terbuka Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada rakyat Iran untuk terus turun ke jalan mengguncang panggung internasional, ketika laporan korban tewas akibat represi aparat disebut telah menembus ribuan orang dan ancaman sanksi ekonomi baru dilontarkan Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong warga Iran melanjutkan gelombang protes di tengah penindakan keras aparat keamanan yang dilaporkan menewaskan ribuan demonstran, Selasa (13/1/2026) --.
Baca Juga:
Gelombang Protes Iran Mematikan, Aktivis Catat 2.571 Korban Jiwa
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan dukungan langsung kepada massa aksi di Iran sambil menyebut bahwa bantuan bagi para demonstran sedang dalam perjalanan.
“Para patriot Iran, teruslah berdemo—ambil alih institusi-institusi kalian!!! Bantuan sedang dalam perjalanan,” tulis Trump di Truth Social, seperti dikutip media internasional.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Gedung Putih menyampaikan bahwa opsi serangan udara terhadap Iran sedang dipertimbangkan oleh Presiden AS.
Baca Juga:
Ribuan Orang Tewas, Demo Iran Disebut Lebih Brutal dari 1979
Trump juga memutuskan membatalkan seluruh pertemuan dengan pejabat Iran sampai kekerasan terhadap demonstran dihentikan oleh pemerintah Teheran.
Dukungan Trump beriringan dengan laporan organisasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan jumlah korban tewas dalam demonstrasi di Iran mencapai sedikitnya 2.000 orang.
Pemerintah Iran sebelumnya hanya mengakui sekitar 600 korban jiwa akibat kerusuhan tersebut.
Demonstrasi sempat mereda sehari sebelumnya menyusul tindakan keras aparat keamanan yang melakukan penangkapan massal dan pembubaran paksa.
Pernyataan terbuka Trump dinilai berpotensi memicu kembali gelombang protes lanjutan di berbagai kota Iran.
Sejumlah gambar dari kamar jenazah yang bocor ke media sosial memperlihatkan banyaknya korban, sekaligus memperkuat laporan tentang tingginya angka kematian.
Associated Press mengutip organisasi Human Rights Activists in Iran yang memperkirakan jumlah korban tewas mencapai sekitar 2.000 orang, termasuk 135 orang yang disebut berafiliasi dengan pemerintah.
Pembatasan internet serta kontrol ketat terhadap media membuat verifikasi independen atas angka korban menjadi sangat sulit dilakukan.
Pada Selasa malam (13/1/2026) --, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengimbau seluruh warganya untuk segera meninggalkan wilayah Iran.
Trump juga melontarkan peringatan keras bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan sangat tegas jika pemerintah Iran menjatuhkan hukuman mati kepada para demonstran.
“Para pelaku akan menanggung akibat yang sangat besar,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Ia juga mengimbau para demonstran untuk mencatat nama-nama aparat atau pejabat yang terlibat dalam kekerasan agar dapat dimintai pertanggungjawaban di masa depan.
Selain tekanan politik, Trump mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang masih menjalin hubungan dagang dengan Iran.
“Berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenai tarif 25 persen atas seluruh bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat,” tulis Trump di Truth Social.
Tarif tersebut akan dibebankan kepada para importir di Amerika Serikat atas setiap barang yang berasal dari negara-negara mitra dagang Iran.
Kebijakan tarif itu langsung memicu reaksi dari sejumlah negara yang selama ini memiliki hubungan ekonomi erat dengan Teheran.
Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, menyatakan bahwa Beijing akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
China tercatat sebagai salah satu mitra ekspor terbesar Iran, bersama Irak, Uni Emirat Arab, dan Turkiye.
Rusia turut mengecam tekanan Amerika Serikat terhadap Iran dengan menuding adanya kekuatan eksternal yang berusaha mengguncang dan menghancurkan negara tersebut.
Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia memilih menempuh jalur diplomasi dengan memanggil duta besar Iran di masing-masing negara untuk dimintai penjelasan terkait dugaan pelanggaran HAM.
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyampaikan keprihatinannya atas laporan kekerasan di Iran dan meminta pemerintah Teheran memberikan klarifikasi resmi.
Akar protes di Iran bermula dari krisis ekonomi yang kian memburuk, namun kini berkembang menjadi seruan terbuka untuk menjatuhkan pemerintahan teokratis.
Otoritas Iran merespons demonstrasi dengan gelombang penangkapan, pemutusan akses internet, serta ancaman hukuman mati bagi warga yang terlibat aksi protes.
Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan menilai bahwa rezim Iran sedang berada di ujung tanduk.
“Saya berasumsi kita kini menyaksikan hari-hari dan minggu-minggu terakhir rezim ini,” kata Merz.
“Ketika sebuah rezim hanya bisa mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan, maka pada dasarnya ia sudah berada di ujung,” lanjutnya.
“Penduduk sekarang bangkit melawan rezim ini,” tegas Kanselir Jerman tersebut.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
