WahanaNews.co | Ukraina akan meminta agar Rusia dikeluarkan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/12/2022), kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba.
"Besok (Senin) kami akan secara resmi mengungkapkan posisi kami. Kami memiliki pertanyaan yang sangat sederhana: Apakah Rusia berhak tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berada di PBB?" katanya saat berbicara di stasiun tv nasional, Minggu (25/12/2022) malam.
Baca Juga:
Bantu Rusia, Terungkap Kim Jong Un Kirim Tentara ke Ukraina
"Kami memiliki jawaban yang meyakinkan dan beralasan--tidak, tidak berhak," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.
Kuleba mengatakan, pertanyaan tentang kursi permanen Rusia sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB--juga dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan China--sudah dibahas di kalangan diplomasi.
"Masalah-masalah ini belum dibahas pada konferensi pers dan dalam pernyataan publik oleh para pemimpin negara serta pemerintah, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, orang-orang sudah mengajukan pertanyaan--seperti apa Rusia agar tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian. dan keamanan,” lanjutnya.
Baca Juga:
Selama di Indonesia Paus Fransiskus Tak Akan Naik Mobil Mewah-Anti Peluru
Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari 15 anggota bertugas mengatasi krisis global dengan memberlakukan sanksi, mengesahkan tindakan militer, dan menyetujui perubahan piagam PBB.
Namun, lima anggota permanen--semuanya memiliki hak veto yang dapat memblokir resolusi apa pun--mencerminkan dinamika kekuasaan di akhir Perang Dunia II.
Sejumlah negara sejak lama meminta reformasi Dewan Keamanan PBB. Beberapa mengkritik kurangnya perwakilan dalam hal kursi permanen untuk negara-negara Afrika dan Amerika Latin.
DK PBB juga dapat dibuat tak berdaya oleh satu anggota pemegang hak veto, seperti yang ditunjukkan pada Februari ketika para diplomat hanya membaca pernyataan yang telah ditulis sebelumnya saat Rusia mulai membombardir Ukraina.
Presiden AS Joe Biden pada September 2022 mendukung perluasan Dewan Keamanan PBB dan agar DK PBB menjadi lebih inklusif.
Seruan ini jarang dilakukan Washington, mengingat negara itu terkenal mengabaikan Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Irak selama pemerintahan George W Bush .
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara kuat Barat mempelajari aturan prosedural PBB untuk memastikan Rusia tidak menghalangi pertemuan Dewan Keamanan.
Mereka beralih ke badan PBB lainnya--Sidang Umum beranggotakan 193 negara--untuk mengecam tindakan Kremlin. [rna]
