WahanaNews.co | Baru-baru ini, kuasa hukum UNESCO meminta agar
proyek pariwisata di Komodo distop.
Gubernur NTT, Viktor
Bungtilo Laiskodat, pun berkomentar.
Baca Juga:
Walikota Jakarta Pusat Dorong Batik Pakaian Santai
Konvensi Komite Warisan Dunia UNESCO
mengeluarkan rekomendasi yang berisi permintaan untuk menghentikan sementara
proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo.
"Mendesak negara (Indonesia)
untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar
properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa hingga Amdal
yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN," demikian bunyi keputusan
Komite Warisan Dunia UNESCO, dalam acara yang digelar virtual di
Kota Fuzhou, China.
UNESCO melihat sejumlah masalah
terkait keberlangsungan status situs warisan dunia milik TN Komodo.
Baca Juga:
BRIN Ajak Peneliti Global Riset Kesehatan Tanah di ICC MAB Maroko
Khususnya terkait pembangunan atas
nama pariwisata yang begitu masif belakangan ini.
Soal rekomendasi dari UNESCO tersebut,
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, angkat bicara.
Dikutip Rabu (4/8/2021), orang nomor satu di
NTT itu berujar kalau semua yang dilakukan pemerintah adalah untuk wisatawan.
"Pengunjung yang datang harus
dijamin keselamatan dan kenyamanan, maka infrastruktur harus mendukung hal
tersebut," ujarnya, saat ditemui wartawan di Kupang,
Selasa (3/8/2021).
Viktor juga menyampaikan terima
kasihnya kepada UNESCO atas perhatian yang diberikan untuk Taman Nasional
Komodo, yang juga menjadi kebanggaan bagi NTT dan Indonesia.
Ia pun mengajak perwakilan UNESCO
untuk duduk bareng dan membahasnya bersama.
"Pihak-pihak yang mungkin kurang
setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,"
ujarnya.
Hanya saja, Viktor
kembali mengingatkan pada UNESCO bahwa proyek pariwisata di TN Komodo adalah
atas restu Presiden Jokowi, sekaligus untuk meningkatkan ekonomi
NTT.
"Jadi, ekonomi
mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang, juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,"
kata Viktor.
Masalah Proyek di TN
Komodo Menurut UNESCO
Tiga permasalahan yang disorot oleh World Heritage Centre UNESCO:
1. Pembangunan infrastruktur di Pulau
Rinca untuk menyambut G-20 Summit pada tahun 2023 mendatang, serta konstruksi
fasilitas pariwisata di pulau Padar yang tidak memberi tahu pihak Komite.
2. Target pertumbuhan wisatawan yang
signifikan yang bisa berpotensi mengancam komunitas lokal dan memicu protes
warga lokal.
3. Masalah manajemen properti di area
perairan, termasuk kurangnya penegakan praktik wisata berkelanjutan, contohnya
tidak ada zona larangan melepas jangkar.
Merujuk ke poin pertama, pemerintah
pusat dan Pemprov NTT memang gencar melakukan pembangunan di Pulau Rinca yang
beberapa waktu disorot dan sempat viral.
Viktor tidak menampiknya, ia ingin
menyulap Pulau Rinca jadi destinasi wisata bersifat mass tourism atau wisata masal.
"Pulau Rinca juga menjadi habitat
komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass
tourism tentunya kita perlu mengembangkannya," ujar Viktor.
Padahal, apabila
melihat standar UNESCO dalam menetapkan sebuah situs warisan dunia, mass tourism menjadi salah satu hal yang
bertentangan dengan prinsip dasar.
Bukan tak mungkin, kalau nantinya
status Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia UNESCO bisa dihapus
dari daftar, seperti Kota Liverpool di Inggris, baru-baru
ini.
UNESCO menyatakan, proyek pembangunan
yang akan datang, seperti stadion baru untuk tim sepakbola
Everton, akan menghancurkan nilai sejarah yang membuat kota itu istimewa.
Adapun faktanya, setiap situs yang
dikeluarkan dari daftar warisan dapat mengajukan permohonan kembali dan
pembatalan tidak bersifat permanen.
Namun, hingga saat ini, belum pernah ada situs yang telah dihapus dari daftar warisan
dunia UNESCO yang berhasil kembali lagi dalam daftar bergengsi itu. [qnt]
