WahanaNews.co | Juru Bicara (Jubir) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Mohammad Syahril mengatakan, mekanisme vaksinasi Covid-19 berbayar pada 2023 hingga kini masih dalam pertimbangan pemerintah.
"Saat ini kami masih atur teknis pelaksanaannya, apakah harus berbayar atau melalui program pemerintah (gratis)," ujar Mohammad Syahril dalam Talkshow: Masa Depan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jumat (30/12/2022).
Baca Juga:
PDHI Gorontalo Berikan Vaksinasi Gratis untuk Hewan Peliharaan
Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso mengatakan, vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari upaya dalam mengendalikan pandemi, di tengah ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah resmi diakhiri per hari ini.
Menurut Syahril, cakupan vaksinasi dosis primer di Indonesia sudah di atas 72 persen dari 234,66 persen masyarakat sasaran, atau telah memenuhi standar WHO.
Namun, pemerintah masih perlu mengejar vaksinasi booster atau dosis penguat 1, karena jumlah penerima manfaat masih berkisar 27 persen.
Baca Juga:
Dinkes DKI Jakarta: Per 1 Januari 2024 Vaksinasi COVID-19 Berbayar
Menurut Syahril, pemerintah telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bahwa vaksin anak di bawah 6 tahun sudah tersedia.
"Vaksinasi pada balita sudah direkomendasikan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) maupun saintis bahwa masyarakat kita perlu mendapatkannya," ujarnya.
Sedangkan, kata dia, vaksinasi pada kelompok usia 0-6 tahun hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis untuk pelaksanaan di Indonesia.
