WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan pentingnya efektivitas program holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor farmasi, sebagai fondasi dalam memperkuat ketahanan industri kesehatan nasional.
Menurutnya, keberhasilan transformasi dan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian sektor kesehatan Indonesia di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang.
Baca Juga:
Kadis Kominfo Karo: Jaga Integritas dan Kwalitas Data Dilapangan Agar Memiliki Pemahaman Yang Matang
Hal tersebut disampaikan Anggia saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Bio Farma Group di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum tersebut, Komisi VI melakukan evaluasi terhadap perkembangan kinerja perusahaan serta pelaksanaan program transformasi yang sedang dijalankan oleh holding BUMN farmasi tersebut.
“Bio Farma Group sebagai Holding BUMN Farmasi memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional,” ujar Anggia saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Bio Farma Group di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Baca Juga:
Banggar DPR Ingatkan Tantangan Fiskal 2027, Pembayaran Utang dan Program Prioritas Harus Berjalan Seimbang
Anggia menjelaskan bahwa sektor kesehatan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Berbagai dinamika geopolitik global, gangguan rantai pasok internasional, perkembangan teknologi kesehatan yang berlangsung sangat cepat, hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau menjadi faktor yang harus diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah kondisi tersebut, Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah transformasi yang telah dilakukan Bio Farma Group dalam beberapa tahun terakhir.
Upaya penguatan holdingisasi, restrukturisasi keuangan, pembenahan tata kelola perusahaan, hingga penajaman fokus bisnis pada sektor kesehatan dinilai sebagai langkah strategis yang mampu memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi tantangan industri.
“Perbaikan kinerja keuangan yang mulai terlihat sepanjang tahun 2025 dan berlanjut pada Triwulan I Tahun 2026 dinilai sebagai sinyal positif atas berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan. Namun, capaian tersebut harus menjadi fondasi bagi transformasi yang lebih mendasar dan berkelanjutan,” jelasnya.
Meski demikian, Anggia menilai tantangan yang dihadapi Bio Farma Group ke depan tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kinerja korporasi semata.
Lebih dari itu, perusahaan dituntut mampu membangun daya tahan industri kesehatan nasional dalam jangka panjang.
Salah satu tantangan utama yang masih harus diatasi adalah tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku farmasi, bahan kemasan, serta berbagai peralatan dan mesin produksi yang digunakan dalam industri kesehatan nasional.
Selain persoalan tersebut, kebutuhan untuk memperkuat kegiatan riset dan pengembangan produk juga menjadi perhatian serius.
Investasi pada fasilitas biologik, pengembangan teknologi farmasi modern, serta percepatan adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan global seperti biologics, platform mRNA, dan teknologi rekombinan lainnya dinilai sangat penting untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.
Politisi Fraksi PKB itu juga menyoroti efektivitas holdingisasi BUMN farmasi yang telah berjalan sejak tahun 2020.
Menurutnya, program tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penyatuan struktur organisasi atau penggabungan administratif semata.
Holdingisasi harus mampu menciptakan sinergi yang konkret dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusi yang lebih besar bagi negara.
“Holdingisasi harus mampu menghasilkan sinergi yang nyata, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan kapasitas produksi yang tersedia, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. Transformasi kelembagaan harus diikuti dengan transformasi bisnis yang terukur, sehingga setiap entitas dalam Bio Farma Group memiliki arah pengembangan yang jelas, saling memperkuat, dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegas Anggia.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI juga memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program restrukturisasi dan penyehatan sejumlah anak perusahaan yang masih berlangsung hingga saat ini.
Anggia menekankan bahwa proses restrukturisasi harus menghasilkan perubahan fundamental yang berkelanjutan, sehingga seluruh entitas di bawah Bio Farma Group memiliki daya tahan usaha yang kuat dan mampu bersaing di tengah dinamika industri kesehatan yang semakin kompetitif.
Menurutnya, langkah penyehatan perusahaan perlu difokuskan pada penguatan modal kerja, perbaikan tata kelola perusahaan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kesehatan nasional maupun global di masa mendatang.
Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi Bio Farma Group pada akhirnya harus tercermin pada meningkatnya kemandirian farmasi nasional.
Kemandirian tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, berkembangnya industri bahan baku obat nasional, meningkatnya kemampuan riset dan inovasi, bertambahnya produk-produk kesehatan bernilai tambah tinggi, perluasan pasar ekspor, hingga semakin luas dan terjangkaunya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami berharap berbagai langkah transformasi yang tengah dijalankan tidak hanya menghasilkan perbaikan kinerja jangka pendek, tetapi juga mampu melahirkan ekosistem industri kesehatan nasional yang tangguh, berdaya saing global, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Komisi VI DPR RI berharap Bio Farma Group dapat terus memperkuat langkah transformasi dan konsolidasi bisnis yang telah dijalankan.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sinergi antarlembaga, serta penguatan kapasitas industri dalam negeri, holding BUMN farmasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian kesehatan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kesehatan global.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
