"Sesuai dengan definisi dari Kemenkes bahwa kontak erat
adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi
COVID-19. Jadi pelacakan kontak yang kami lakukan bukan menyatakan siapa yang
tertular dari Gubernur maupun Wakil Gubernur, tapi siapa saja yang tertular
bersama Gubernur dan Wakil Gubernur," kata dia.
"Kemudian, data kasus konfirmasi positif hasil contact
tracing bukan menentukan penularnya dari Gubernur maupun Wakil Gubernur, tapi
menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi
COVID-19," ucap Widyastuti.
Baca Juga:
Momentum Hari Pahlawan, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Kampanye Akbar di Kota Bekasi
Widyastuti kemudian menjelaskan bahwa dari 158 kontak erat
Gubernur selama periode tracing pada Selasa (1/11), hasilnya adalah lima orang
positif, 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.
Sedangkan dari 279 kontak erat Wakil Gubernur selama periode
tracing 28 November - 1 Desember, hasilnya adalah 19 positif, 185 negatif dan
75 orang lainnya masih menunggu hasil. Mereka yang terkonfirmasi positif
kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat
gejala yang dialaminya.
Baca Juga:
Puluhan Siswa SMAN 1 Berastagi Reaktif Covid-19, PTM Tutup Selama 5 Hari
"Sekali lagi, kami menegaskan bahwa mereka yang
terkonfirmasi positif dari hasil pelacakan kontak tidak menentukan sumber
penularannya adalah Gubernur ataupun Wakil Gubernur. Saat ini belum ditemukan
kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan Gubernur baik
dari keluarga maupun tim kerja setelah Gubernur dikonfirmasi positif,"
katanya.
"Kepada mereka yang terkonfirmasi positif sedang dalam
proses penelusuran lebih lanjut. Beberapa kasus ditemukan bahwa periode
penularan sebelum berinteraksi dengan Gubernur dan merupakan bagian dari
klaster keluarga masing-masing. Jadi kami mendata ada klaster terpisah yang
ditemukan karena dilakukan tes masif di lingkungan kerja Gubernur dan Wakil
Gubernur," tutur Widyastuti.
Widyastuti berharap masyarakat dapat melaporkan ke Puskesmas
dan dilakukan tes usap PCR secara gratis, khususnya apabila termasuk kontak
erat gubernur maupun wakil gubernur.
