WahanaNews.co | Mantan Direktur Eksekutif Clinical
Epidemiology dan Evidence Based Medicine Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia - RS Cipto Mangunkusumo, dr Tifauzia Tyassuma, menilai, penggunaan data KPU oleh Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk penerima vaksin Covid-19 kurang tepat.
Menteri
Kesehatan sebenarnya bisa merujuk sumber data lainnya daripada bypass menggunakan data milik KPU yang
selama ini banyak dipertanyakan validitasnya.
Baca Juga:
Katalin Kariko dan Drew Weissman Raih Nobel Kedokteran 2023
"Jadi
sebenarnya memang susah cari data yang valid. Secara epidemiologi,
mencari data yang akurat memang sulit, always
miss," ujarnya di kanal YouTube
Hersubeno Arief Point.
Dokter
yang terkenal supel ini menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, agar
menggunakan data di KPU itu sebagai baseline
data atau informasi dasar.
"Ambil
saja itu sebagai baseline, kemudian
bergerak mencari data riil di lapangan," sarannya.
Baca Juga:
Vaksin Covid-19 Bakal Berbayar, Kemenkes Jawab Ini
Ditambahkannya,
sebenarnya ada dua data lain yang bisa digunakan oleh Kemenkes selain milik
KPU.
Data
tersebut dinilai lebih baik daripada yang dimiliki KPU.
"Ada
dua sumber data yang lumayan bisa dipakai, yang pertama adalah BPS yang baru
saja selesai melakukan sensus 2020. Kemudian data kesehatan di BPJS bisa
dipakai, daripada bypass data KPU,"
tegasnya.
Hal ini
beralasan, karena di data pemilih yang dimiliki oleh KPU, orang yang
sudah meninggal dunia atau data ganda juga menjadi masalah.
"Padahal
kita tahu kan bagaimana itu data KPU,
wong waktu dua gelaran pemilihan
(Pilpres dan Pilkada) saja data orang meninggal juga masuk. Ntar itu kalau dipakai sebagai target,
orang meninggal juga divaksin dong," tandasnya. [dhn]
