WahanaNews.co, Langkat - Pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) berinisial K di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dirtangkap polisi.
Hal tersebut sejalan dengan penetapan tersangka terhadap K dalam kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual.
Baca Juga:
Bayu Atmaja, S.H., M.H. Aprisiasi Majelis Hakim PN Sei Rampah Memvonis Terdakwa 10 Tahun Penjara Pelaku Pencabulan
"Pelaku dugaan pencabulan itu, diamankan dari tempatnya (Ponpes) pada Selasa 17 Oktober 2023," kata Kelapa Seksi Humas Polres Langkat, AKP S Yudianto, Kamis, (19/10/2023) melansir VIVA.
Yudianto menjelaskan, pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap seorang santri di ponpesnya. Ia menambahkan, penyelidikan terhadap dugaan pencabulan dan pelecehan seksual itu bermula dari adanya laporan polisi yang dilakukan orang tua korban berinisial A warga Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.
Dalam laporan polisi pelapor, anaknya yang masih berusia 14 tahun diduga menjadi korban tindak pidana dugaan pencabulan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan pelaku.
Baca Juga:
Tersangka Guru SD Cabul di Jaksel Jadi Buronan Polisi
"Pelapor mengetahui kejadian ini dari adik kandungnya yang mengatakan bahwa anaknya telah menjadi korban dugaan pelecehan pada Jum'at 25 Agustus 2023," jelasnya.
"K telah mengelus-elus beberapa bagian tubuh korban. Seperti tangan, punggung, paha dan kaki," sambungnya.
Pelaku Mengakui Perbuatannya
Mendapat informasi itu, pelapor langsung menjumpai anaknya. Saat ditanyai, korban mengakui telah mendapatkan perlakukan yang diduga tidak senonoh dari pelaku. Singkat cerita, keluarga korban menggelar pertemuan yang diikuti K untuk menemui pelaku.
Dalam pertemuan, K mengakui telah melakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap korban.
"Pelaku mengakui telah melakukan hal yang tidak pantas terhadap korban. Atas kejadian itu, pelapor keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Langkat," katanya.
Pemilik Ponpes berinisial K dengan gelar LC itu disangkakan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 35/2014 tentang perubahan atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun kurungan penjara.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
