WahanaNews.co, Jakarta - Mabes TNI mengungkap identitas warga yang disiksa oleh sejumlah anggota di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar menyebut korban penyiksaan tersebut merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bernama Definus Kogoya.
Baca Juga:
Enam Jabatan Strategis di Mabes TNI Resmi Berganti, Ini Daftarnya
"Oknum prajurit TNI melakukan tindakan kekerasan terhadap tawanan seorang anggota KKB atas nama Definus Kogoya di Pos Gome di wilayah Kabupaten Puncak, Papua," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (23/3/2024) melansir CNN Indonesia.
Kendati demikian, Nugraha masih belum membeberkan lebih jauh ihwal identitas anggota TNI yang melakukan penyiksaan tersebut. Dia memastikan terdapat lebih dari satu anggota yang terlibat dalam aksi penganiayaan.
Pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif. Ia berjanji akan bersikap transparan dan menindak tegas seluruh anggota yang terlibat.
Baca Juga:
Mabes TNI Gelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-76 Tahun 2024
"Nanti saya sampaikan setelah selesai penyelidikannya ya, yang jelas lebih dari satu orang jika lihat dari video tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya video singkat berisikan aksi penyiksaan oleh anggota TNI itu viral di sosial media. Tampak warga sipil itu dimasukkan ke dalam drum berisi air lalu disiksa oleh anggota TNI.
Lembaga pemantau HAM Imparsial mengecam dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI di Papua.
"Penyiksaan tersebut merupakan tindakan yang keji dan sangat tidak berperikemanusiaan, serta tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," demikian dikutip dari keterangan pers Direktur Ekskutif Imparsial Gufron Mabruri.
"Penyelidikan secara menyeluruh dan independen harus segera dilakukan untuk mengusut video penyiksaan yang beredar tersebut, dan jika terbukti benar seluruh pelakunya harus diproses hukum dan disanksi berat sesuai dengan perbuatannya," cetus dia.
Imparsial menilai kasus penyiksaan warga yang melibatkan aparat keamanan merupakan kejadian yang berulang di Papua. Ini tidak bisa dilepaskan dari pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua.
"Pengiriman pasukan TNI non-organik dari luar Papua alih-alih menyelesaikan konflik dalam realitasnya menimbulkan berbagai kekerasan politik di Papua," kata Gufron.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
