WahanaNews.co, Jakarta - Menyusul ditemukan gudang penimbunan BBM ilegal milik PT Almira yang dilindungi Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Narkotika-Psikotropika Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut) AKBP Achirudin, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kapolri Jenderal Polri Listyo Sigit Prasetyo mengembangkan pemeriksaan secara komprehensif.
Mulyanto meyakini, temuan gudang penimbunan BBM ilegal PT Almira yang dibeking AKBP Achirudin ini hanyalah puncak gunung es maraknya kejahatan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.
Baca Juga:
Jalan Tol Manado-Bitung Jadi Akses Penting Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara
Penimbunan BBM ilegal adalah praktik ala mafia yang artinya, masih ada gudang-gudang penimbunan BBM ilegal milik oknum aparatur lain yang perlu ditertibkan.
“Temuan gudang milik Achirudin menjadi momentum sangat baik bagi Kapolri untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM bersubsidi. Komisi VII DPR RI sering mendapat laporan adanya kejahatan penimbunan BBM bersubsidi yang dibeking oleh oknum aparat keamanan. Masalah ini sudah berulang kali disampaikan kepada pihak berwenang tapi hasilnya kurang memuaskan. Sekarang, merupakan saat yang tepat bagi Listyo Sigit Prasetyo untuk memberantas jaringan mafia penimbunan BBM ini," ujar Mulyanto kepada WahanaNews.co, Selasa (2/5/2023).
Mulyanto mengingatkan bahwa kejahatan ini dapat membuat kuota BBM bersubsidi jebol karena bahan bakar yang dikhususkan untuk warga miskin mengalir kepada warga yang tak berhak.
Baca Juga:
Satu Unit Rumah di Laguboti Dilalap Sijago Merah
Hal ini, terjadi karena selisih harga solar subsidi dengan solar industri cukup lumayan yaitu lebih dari sepuluh ribu rupiah.
Mulyanto tegaskan, Jenderal Polri Listyo Sigit Prasetyo Kapolri berani menindak anak buahnya yang terbukti menjadi bagian dari jaringan kejahatan penimbunan BBM ini. Prasetyo harus mampu mengungkap dan menuntaskan soal ini secara nasional.
"Kejahatan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Pasti ada pihak lain yang mendukung dan turut serta dalam menjalankan operasinya. Karena itu Kapolri harus mampu mengembangkan pemeriksaan perkara ini hingga terbongkar semua pihak yang terlibat," bilang Mulyanto.
