WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap, sebanyak 1,9 juta data penerima bansos dikoreksi dalam proses penyaluran tahap terbaru.
Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat Jadi Prioritas Nasional, Kelembagaan Disiapkan Kemensos
Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat, seiring dengan pembaruan data dan transisi penyaluran melalui sistem perbankan.
“Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar Gus Ipul di sela acara di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
Ia menjelaskan, penyesuaian ini terjadi karena adanya data penerima yang berubah antara triwulan pertama dan kedua.
Baca Juga:
Mensos Gus Ipul Tinjau Rumah Calon Siswa Sekolah Rakyat di Bandar Lampung
Beberapa nama yang menerima bantuan di awal tahun kini tidak lagi tercantum sebagai penerima aktif.
“Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” tuturnya.
Menurut Gus Ipul, proses koreksi ini dilakukan berdasarkan pencocokan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya adalah untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran.
Tak hanya soal data, mekanisme penyaluran juga ikut dievaluasi. Sebagian besar bantuan yang sebelumnya disalurkan lewat PT Pos Indonesia kini akan dialihkan ke sistem Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melalui rekening kolektif.
“Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” ungkapnya.
Gus Ipul berharap masyarakat memahami jika ada keterlambatan selama masa transisi ini.
Pemerintah, kata dia, sedang berusaha menyempurnakan sistem agar bansos tersalur dengan lebih cepat dan akurat.
Hingga 1 Juli 2025, realisasi penyaluran bantuan sosial tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta keluarga, atau sekitar 80,49 persen dari kuota, dengan nilai total Rp 5,8 triliun.
Sementara itu, bansos pangan non-tunai atau sembako telah disalurkan ke lebih dari 15,4 juta keluarga, setara 84,71 persen dari kuota nasional, dengan total anggaran Rp 9,2 triliun.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
