Jakarta Wahana News, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan dukungan pembangunan infrastruktur di 12 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang akan menjadi "Bali Baru".
Dari 12 KSPN, 4 KSPN menjadi fokus Pemerintah yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika.
Baca Juga:
ITDC dan BPODT Gelar Sosialisasi Pariwisata Berkelanjutan di Danau Toba Jelang Aquabike Jetski World Championship 2024
Pengembangan empat kawasan ini lebih difokuskan karena tren kunjungan turisnya terus meningkat, investasi akan menjadi pemicu percepatan peningkatan potensi ekonomi dan mempunyai tematik khusus," jelas Hadi.
Rencana induk disusun untuk pengembangan KSPN 10 tahun ke depan, kemudian lebih didetailkan dalam rencana 5 tahun dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi.
"Key Tourism Area atau spot-spot pergerakan turis menjadi prioritas bersama untuk penyediaan infrastruktur," jelas Kepala BPIW Hadi Sucahyono pada acara jumpa pers yang diselenggarakan dalam rangkaian PUPR Expo 4.0, di Jakarta, Jumat (15/2).
Baca Juga:
Aquabike Jetski World Championship 2024 Resmi Dibuka di Danau Toba, Samosir
Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur yang telah disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.Lebih lanjut, Hadi menjelaskan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk turis yang datang namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung potensi ekonomi lokal.
Di KSPN Danau Toba, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses dari Bandara Silangit baik jalan lingkar luar maupun lingkar dalam Danau Toba termasuk melakukan pengerukan alur sungai dan akan membangun Jembatan Tano Ponggol.Selain itu juga pada ruas jalan yang dilalui turis akan dibangun Rest Area Terpadu Lumban Pea dan Lumban Julu.
Dalam pembangunan infrastruktur KSPN, Kementerian PUPR juga memperhatikan peta rawan bencana. Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Selain itu, pihaknya akan menerima masukan dari Badan Geologi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB (Whn1)
