Lebih jauh, Tohom menilai bahwa sinergi lintas kementerian dan daerah yang sudah dirintis melalui nota kesepahaman antara KKP, Pemprov Bali, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup adalah langkah strategis yang harus diperluas ke wilayah lain.
“Kunci keberhasilan ada pada konsistensi eksekusi di lapangan. Jangan sampai target hanya berhenti di atas kertas tanpa realisasi,” tegasnya.
Baca Juga:
BK Berperan Strategis sebagai Mitra Polri Dalam Membentuk Karakter dan Mental Generasi Muda di tengah Tantangan Era Digital
Tohom yang juga Pengamat energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa persoalan sampah laut tidak bisa dilepaskan dari pola konsumsi dan tata kelola energi yang ramah lingkungan.
“Ketika energi kita masih boros plastik sekali pakai dan belum maksimal dalam mengolah limbah, maka laut akan tetap jadi tempat pembuangan terakhir. Harus ada reformasi sistemik, mulai dari industri hingga rumah tangga,” paparnya.
Ia menambahkan, gerakan masyarakat harus diperkuat agar target pemerintah tidak hanya menjadi agenda birokrasi semata.
Baca Juga:
Indonesia Peringkat 2 Sampah Plastik Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong 3 Raksasa Penyumbang Sampah Jadi Penggerak Energi Listrik
“Pemerintah bisa buat target, tapi masyarakatlah yang menentukan keberhasilan. Edukasi, regulasi yang tegas, dan insentif bagi praktik ramah lingkungan harus berjalan bersama,” ujar Tohom.
Dengan adanya komitmen ini, Tohom berharap Indonesia tidak hanya keluar dari krisis sampah laut, tetapi juga mampu menjadi contoh bagi negara berkembang lain.
“Kalau kita berhasil, maka dunia akan melihat bahwa Indonesia benar-benar pemimpin dalam menjaga lautnya,” pungkasnya.
