WahanaNews.co, Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Presiden Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau seleksi PPDB.
Persoalan PPDB itu disampaikan oleh Muzani ketika Pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/8).
Baca Juga:
Ono Surono Soroti Pungli Rp3,4 Miliar Berkedok Sumbangan Ortu Siswa SMA di Cirebon
"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (10/8/23).
Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB telah melenceng dari tujuan awal.
Kebijakan yang mulanya menarget pemerataan sekolah unggulan justru menimbulkan persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.
Baca Juga:
Pemprov Banten Temukan Siswa Daftar Berulang pada PPDB 2024 di Sekolah Sama
"Penerimaan peserta didik baru yang di banyak tempat menimbulkan problem baru.Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," ucap dia.
Muzani juga menyebut sistem zonasi PPDB ini menyebabkan ketidakadilan di beberapa tempat. Menurutnya, tujuan baik dari penerapan sistem zonasi PPDB masih belum tercapai.
Muzani pun menekankan partainya menghendaki pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan ini.
