"Intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan," katanya.
Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 terjadi di semua daerah.
Baca Juga:
Ono Surono Soroti Pungli Rp3,4 Miliar Berkedok Sumbangan Ortu Siswa SMA di Cirebon
Dia pun telah meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," kata Jokowi di Kota Bengkulu, Kamis (20/7).
Jokowi mengatakan pendidikan anak harus menjadi prioritas. Ia ingin pemerintah, baik di pusat maupun daerah, memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan.
Baca Juga:
Pemprov Banten Temukan Siswa Daftar Berulang pada PPDB 2024 di Sekolah Sama
"Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya," ucapnya.
PPDB 2023 memicu polemik di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatalkan penerimaan 4.791 siswa karena melakukan kecurangan dengan memanipulasi domisili.
Sementara Pemprov DKI Jakarta menemukan 23 peserta PPDB menggunakan kartu keluarga orang lain. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf dan berjanji akan mengevaluasi hal itu.
