Komisi X DPR mempertanyakan kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mereka berniat memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim buntut sengkarut PPDB 2023.
"Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah. Dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/7).
Baca Juga:
Ono Surono Soroti Pungli Rp3,4 Miliar Berkedok Sumbangan Ortu Siswa SMA di Cirebon
Nadiem sendiri mengatakan seleksi PPDB jalur zonasi yang dipermasalahkan saat ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy.
Muhadjir diketahui pernah menjadi Mendikbud. Saat ini, Muhadjir menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Nadiem mengaku hanya melanjutkan kebijakan seleksi tersebut. Menurutnya, setiap tahun pihaknya terkena getah atas penerapan sistem seleksi PPDB jalur zonasi.
Baca Juga:
Pemprov Banten Temukan Siswa Daftar Berulang pada PPDB 2024 di Sekolah Sama
"Kita kena getahnya setiap tahun karena zonasi. Tetapi kita semua merasa bahwa ini harus dilanjutkan karena penting," kata Nadiem dalam acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).
Terlepas dari itu, Nadiem menyatakan sistem seleksi PPDB jalur zonasi menjadi penting karena penerapan sistem seleksi tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan.
Nadiem mengatakan banyak peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Kemudian, kata Nadiem, mereka terpaksa harus masuk sekolah swasta yang berbayar.
