WahanaNews.co | Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim sebagian besar infrastruktur yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebenarnya telah dimulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
AHY menyayangkan karena tak pernah ada pengakuan atau ucapan terima kasih kepada SBY atau Partai Demokrat.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
"Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih, kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70 persen, 80 persen, sehingga kami tinggal 10 persen tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu," ungkap AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Kamis (16/9).
Lantas, proyek apa saja sebenarnya yang dimulai atau digagas oleh SBY tetapi rampung di era Jokowi?
1. Tol Trans Sumatera
Baca Juga:
Pertemuan Hangat Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI di Kota Surakarta
Mengutip berbagai sumber, SBY pernah merilis Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dokumen itu memuat sejumlah rencana pembangunan proyek infrastruktur di RI, salah satunya Tol Trans Sumatera.
Proyek itu awalnya dicanangkan pada 2012. Saat itu, Dahlan Iskan yang menjadi menteri BUMN sempat mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.
Namun, proyek Tol Trans Sumatera kurang diminati oleh investor karena potensi keuntungannya kecil dan lama. Oleh karena itu, PT Jasa Marga (Persero) sempat membuat perusahaan patungan dengan pemerintah daerah di Sumatera untuk membangun tol di kawasan tersebut.
Hanya saja, rencana itu juga kurang manjur. Alhasil, SBY memerintahkan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan Tol Trans Sumatera.
Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Seiring berjalannya waktu, aturan itu direvisi melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Dengan perpres itu, Hutama Karya yang semula hanya diperintahkan untuk melakukan pendanaan hingga pemeliharaan pada empat ruas jalan tol bertambah menjadi 24 ruas tol di Sumatera.
Jokowi pun meresmikan pembangunan Tol Trans Sumatera pertama di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar pada 30 April 2015 lalu.
2. Tol Cipali
Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) semula digagas dan dibangun sejak zaman Presiden Soeharto. Namun, proyek itu mangkrak karena masalah pembebasan lahan.
SBY pun mencoba melanjutkan proyek tersebut, namun pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama.
Di tengah persoalan pembebasan lahan yang belum tuntas, akhirnya peletakan batu pertama alias groundbreaking Tol Cipali dilakukan oleh menteri PUPR era SBY, Djoko Kirmanto pada 8 Desember 2011.
Lagi-lagi, proyek itu tersendat masalah pembebasan lahan di daerah Sumedang dan Cirebon. Namun proyek tetap berlanjut.
Penuh perjuangan ekstra keras, baik di era SBY maupun Jokowi, Tol Cipali akhirnya resmi beroperasi pada 13 Juli 2015. Saat itu, SBY sudah lengser dan Jokowi yang menjadi orang nomor satu di RI.
3. Pelabuhan Patimban
Jokowi meresmikan Pelabuhan Patimban pada Desember 2020 lalu. Proyek tersebut memang digagas di masa pemerintahan SBY.
Hanya, Pelabuhan Patimban semula direncanakan berada di Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Namun, proyek dibatalkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla karena dikhawatirkan akan mengganggu kabel bawah laut milik PT PLN (Persero) serta pipa-pipa minyak dari wilayah kerja migas yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Sebagai gantinya, Patimban di Kabupaten Subang dipilih sebagai lokasi baru.
Pembangunan Pelabuhan Patimban sendiri terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama terdiri dari dua bagian, yaitu tahap 1-1 dan tahap 1-2.
Untuk tahap 1-1 pembangunannya telah selesai. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan ke tahap 1-2 pada Oktober 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025.
Pelabuhan Patimban ditargetkan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok, yakni 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027.
4. Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau biasa disebut KCJB memang belum selesai sampai sekarang.
Saat SBY masih menjabat sebagai presiden, ia memerintahkan sejumlah menteri untuk mengkaji proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hanya saja, proyek itu tak berhasil dimulai di era SBY. Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru bisa dieksekusi di masa pemerintahan Jokowi.
Tepatnya, Jokowi melakukan rapat terbatas pada Maret 2015 membahas Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia memutuskan bahwa negara membuka peluang bekerja sama dengan negara lain.
Hasilnya, Indonesia melakukan kajian kerja sama dengan Jepang dan China. Pemerintah sempat menolak dua proposal yang diberikan oleh Jepang dan China pada September 2015.
Tapi, pemerintah tiba-tiba berubah pikiran pada Oktober 2015. Rini Soemarno yang saat itu menjadi menteri BUMN memutuskan untuk memiliki China sebagai mitra dalam membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Singkat cerita, China dan BUMN sepakat membuat perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pihak dari Indonesia membuat konsorsium bernama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mengempit 60 persen saham KCIC. Anggota dari PSBI adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII.
Sementara, 40 persen saham KCIC digenggam oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Saat ini, rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung kloter pertama sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok.
Setelah itu, rangkaian kereta api cepat selanjutnya akan tiba pada 25 Desember 2022, 25 Februari 2023 dan 15 Maret 2023.
5. SPAM Umbulan
Jokowi meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Maret 2021.
Proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Soeharto, tepatnya pada 1973 silam. Namun, pembangunannya tiba-tiba mangkrak.
SBY pun mencoba menghidupkan kembali proyek SPAM Umbulan pada 2010. Sayang, pihak swasta tak tertarik dengan proyek ini.
Alhasil, pembangunan SPAM Umbulan kembali terbengkalai di era SBY. Setelah itu, Jokowi melanjutkan proyek SPAM Umbulan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan total nilai investasi proyek SPAM Umbulan sebesar Rp3,71 triliun. Rinciannya, dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,89 triliun dan swasta Rp1,23 triliun. [rin]
