WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menyoroti masih banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan standar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
Baca Juga:
Saleh Daulay Ajak Masyarakat Jadikan Nobar Piala Dunia sebagai Ajang Ukhuwah dan Pemberdayaan Ekonomi
Karena itu, Andhika berharap Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat memperluas program fasilitasi sertifikasi SNI gratis bagi UMKM pada tahun 2027.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembiayaan maupun pendampingan dalam proses sertifikasi.
“Hari ini masih banyak sekali keterbatasan terkait pendampingan dan pembiayaan. Saya harap di 2027 ini bisa lebih maksimal bagaimana pelaku UMKM nantinya bisa difasilitasi sertifikasi SNI secara gratis,” ujar Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca Juga:
Komisi VII Gandeng JAFF Bahas Pengembangan Industri Film dan Ekonomi Kreatif Nasional
Menurut Andhika, keberadaan sertifikasi SNI menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.
Sertifikasi tersebut juga dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk menembus pasar nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Andhika turut mendukung usulan penambahan anggaran BSN guna mempercepat proses penyusunan dan harmonisasi SNI di berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Tambahan tambahan anggaran yang diajukan ini harapan saya bagaimana bisa terus mempercepat penyusunan dan juga harmonisasi SNI pada sektor-sektor yang strategis seperti sektor mineral, kendaraan listrik, baterai, pangan, alat kesehatan dan juga ekonomi digital,” papar Andhika.
Ia menjelaskan, sektor-sektor tersebut memiliki peran besar dalam mendukung transformasi ekonomi nasional, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Oleh sebab itu, keberadaan standar yang jelas dan selaras dengan kebutuhan industri menjadi faktor yang sangat penting.
Selain penguatan regulasi dan penyusunan standar, Andhika juga menekankan pentingnya pendampingan implementasi standar bagi pelaku usaha.
Ia menilai modernisasi layanan standardisasi melalui digitalisasi serta peningkatan kapasitas laboratorium pengujian di berbagai daerah harus menjadi perhatian serius agar layanan BSN dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.
“Lalu juga pendampingan implementasi standar digitalisasi layanan standarisasi dan juga peningkatan kapasitas laboratorium di daerah tidak hanya terfokus di Jakarta,” tutur Andhika berpesan.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menilai bahwa sistem standardisasi nasional yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing industri Indonesia.
Penyusunan standar yang kredibel, sistem penilaian kesesuaian yang andal, serta pengakuan internasional terhadap standar nasional dinilai menjadi kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.
“Pemerintah tentu juga sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui hilirisasi dan juga industri. Jadi seluruh pokok ini membutuhkan standar yang jelas sistem penilaian yang kesesuaian serta pengakuan internasional agar mampu bersaing di pasar global,” paparnya.
Andhika menegaskan bahwa penguatan BSN harus menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan industri nasional.
Menurutnya, peran BSN tidak hanya sebatas menyusun standar, tetapi juga mendukung percepatan transformasi industri menuju sektor-sektor berteknologi tinggi dan bernilai tambah sesuai arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi nasional yang didorong melalui program hilirisasi dan industrialisasi membutuhkan dukungan sistem standardisasi yang kuat, modern, dan diakui secara internasional.
Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar ekspor, sekaligus memperkuat posisi industri nasional di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.
“Saya mendukung bagaimana penguatan BSN nantinya juga akan mempercepat terkait juga dengan transformasi industri menuju industri berteknologi tinggi dan bernilai tambah sesuai dengan arahan RPJMN. Lalu juga tentunya BSN ini bagaimana harus juga memiliki peran untuk bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi dan juga hilirisasi,” tandas Andhika.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
