WahanaNews.co | Kementerian Pertahanan dan anggota Komisi I sepakat pagu anggaran 2023 menjadi Rp 134.326.662.052.000 (Rp 134 triliun), yang disepakati dalam rapat pada Senin (26/9/2022).
Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 2,4 triliun dari tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Prabowo Pastikan 500 Komcad Baru Siap Amankan IKN
Dengan begitu, Kemhan menjadi kementerian yang diberikan alokasi anggaran tertinggi.
Konfirmasi kenaikan anggaran di Kemhan itu disampaikan anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan.
Menurutnya, dalam rapat kerja yang akhirnya dihadiri Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa; dan KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman; itu benar-benar hanya membicarakan isu anggaran.
Baca Juga:
Asisten Khusus Menhan Prabowo Jadi Ketua Timses Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng
"Tadi full (membahas) anggaran. Yang dibahas teknis sekali, termasuk alokasi dan sudah diketok semua," ungkap Farhan kepada wartawan, melalui pesan pendek, Senin (26/9/2022).
Farhan memaparkan, anggaran pada 2023 paling besar dialokasikan untuk TNI Angkatan Darat (AD), yaitu Rp 55,6 triliun; lalu TNI Angkatan Laut (AL) Rp 23,7 triliun; Kemhan Rp 23,5 triliun, TNI Angkatan Udara (AU) Rp 19,2 triliun, dan Mabes TNI Rp 12,08 triliun.
Sementara, Menhan Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR yang telah memperjuangkan dan memberi dukungan terhadap kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI.
Kemhan dan TNI, kata Prabowo, berkomitmen mengutamakan produk dalam negeri sesuai kebijakan pemerintah.
"Terima kasih atas dukungan Komisi I DPR RI yang telah memperjuangkan dan mendukung kebutuhan Kemhan dan TNI," kata dia pada rapat siang kemarin.
Lalu, anggaran tersebut akan digunakan Kemhan untuk kebutuhan apa saja?
Beli Alutsista
Ketika mengungkap Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan Kemhan kembali mendapat anggaran tertinggi pada 2023.
Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyebut, Kemhan diberi anggaran besar untuk membeli alutsista.
"Pengadaan alutsista yang diberikan dalam suasana geopolitik yang bertujuan, Indonesia harus siap terhadap berbagai hal," ujar Sri pada 16 Agustus 2022 lalu.
Adapun rincian anggaran Kemhan digunakan untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp 34,13 triliun.
Sisanya untuk pemenuhan kegiatan strategis lainnya, mulai dari program Dukungan Manajemen Rp 79,7 triliun, hingga program Pelaksanaan Tugas TNI Rp 3,63 triliun.
Lalu, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 12,33 triliun, program modernisasi alutsista, non-alutsista, sarpras pertahanan Rp 35,19 triliun, program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan Rp 607,9 miliar.
Selanjutnya, program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 333,3 miliar, program kebijakan dan regulasi pertahanan Rp 24,7 miliar.
Anggaran 2023 Polri Rp 107,8 Triliun
Sementara itu, anggaran untuk lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mencapai Rp 107,8 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023.
Anggaran untuk Polri merupakan ketiga terbesar setelah anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun anggaran tersebut digunakan untuk modernisasi almatsus dan sarpras Rp 36,30 triliun.
Kemudian, dukungan manajemen Rp 49,26 triliun, keamanan dan ketertiban masyarakat Rp 17,13 triliun, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp 5,53 triliun, dan profesionalisme SDM Polri Rp 2,81 triliun.
Sebelumnya, secara keseluruhan, total Rancangan APBN 2023 direncanakan senilai Rp 3.041,7 triliun.
Anggaran itu meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah Rp 811,7 triliun.
Sementara, total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L tahun anggaran 2023 jumlahnya Rp 993,16 triliun.
Daftar 10 Kementerian Beranggaran Jumbo pada 2023
Berikut ini rangkuman 10 kementerian/lembaga yang diberikan alokasi anggaran jumbo pada 2023:
1. Kementerian Pertahanan (Rp 131,93 triliun)
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp 125,22 triliun)
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rp 107,76 triliun)
4. Kementerian Kesehatan (Rp 88,46 triliun)
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Rp 80,22 triliun)
6. Kementerian Sosial (Rp 78,18 triliun)
7. Kementerian Agama (Rp 70,45 triliun)
8. Kementerian Keuangan (Rp 45,22 triliun)
9. Kementerian Perhubungan (Rp 33.441,2 triliun)
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Rp 19,7 triliun). [gun]
