Ia mencontohkan temuan mengejutkan soal alokasi alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 44 triliun dari seluruh kementerian.
Dana sebesar itu dinilai tidak produktif, sehingga melalui Inpres 1/2025, pemerintah berupaya merealokasikannya ke sektor yang lebih berdampak ekonomi.
Baca Juga:
Dukung Israel Diam-diam, 2 Negara Muslim Asia Ini Bersekutu di Balik Layar
"Di awal tahun Pak Presiden dan Bu Sri Mulyani cek, ternyata ATK sampai Rp 44 triliun. Ini dikembalikan lagi ke prinsip keuangan negara: uang harus sesuai fungsi," ujarnya.
Prabowo sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghentikan proyek infrastruktur. Namun, ia mengubah pendekatannya.
"Infrastruktur akan sebagian besar diserahkan ke swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, lebih inovatif, lebih pengalaman!" tegas Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia, Januari lalu.
Baca Juga:
Hancur Lebur, Kota di Israel Seperti Gaza Usai Dibombardir Iran
Ke depan, proyek-proyek strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan lebih banyak digarap lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dengan begitu, anggaran negara bisa lebih fokus pada sektor produktif dan pelayanan publik yang lebih luas.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
