Sementara
itu, Direktur Keuangan PT PLN, Sinthya Roesly, menyampaikan bahwa pihaknya terus membutuhkan tambahan lahan
untuk distribusi listrik ke seluruh Indonesia.
"PLN
memiliki 106 ribu persil bidang tanah dan baru 46 persen yang sudah
tersertifikasi. Berkat dukungan KPK sebanyak 20 ribu tersertifikasi dalam waktu
1 tahun," kata Sinthya.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Masih
ada 54 persen lagi yang butuh support untuk disertifikasi," ucap dia.
Sinthya
menyebut bahwa nilai tanah DKI memiliki aspek komersial.
Untuk
itu, PT PLN membutuhkan dukungan banyak pihak terkait untuk menyelesaikan aset
bermasalah.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Sinthya
menjelaskan, saat ini terdapat 586 persil tanah PLN belum bersertifikat di DKI
Jakarta.
Ia
berharap, setidaknya 70 persen di tahun 2021 ini dapat terselesaikan dan di
tahun 2022 dapat terselesaikan 100 persen.
Mewakili
BPN Kanwil DKI Jakarta, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Unu
Ibnudin, menyampaikan bahwa target sertifikasi 283 bidang tanah aset
PLNsudah ditetapkan di 5 kantor pertanahan.
