WahanaNews.co | Terkait langkah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap dana penanganan Covid-19, Sekjen
Sapma Pemuda Pancasila (PP), Willy Danandityo, meminta lembaga tersebut
memprioritaskan pemeriksaan kepada Menteri BUMN, Eric Thohir.
Diketahui, pandemi Covid-19 ini mengubah secara
drastis pola dan
mekanisme anggaran pemerintah.
Baca Juga:
BNI Cabang Sorong Miliki Mesin ATM Mumpuni
Dalam rangka
penanggulangan pandemi
ini, pemerintah melakukan sejumlah terobosan penggunaan
anggaran dengan fokus prioritas pada penanganan
Covid-19.
"Kami
mengingatkan kepada semua pihak, dalam kondisi pendemi saat ini, pengawasan anggaran mesti lebih
ditingkatkan. Kita pernah punya pengalaman penanganan endemi virus flu burung
(H5N1), yang kemudian ditemukan adanya korupsi terhadap
anggaran penanganannya. Jangan
sampai itu terulang kembali
di pandemi Covid-19," kata Willy Danandityo.
Dalam hal penanganan Covid-19, BPK
sebagai lembaga audit negara telah bergerak cepat. Tercatat, sejak Juni 2020, BPK telah menetapkan pemeriksaan
terhadap
anggaran penanganan Covid-19.
Baca Juga:
Epidemiolog: Lonjakan Covid Bisa Terjadi pada Maret 2022
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, di hadapan Presiden RI, Joko Widodo, Wakil Ketua BPK, Auditor Utama KN III
BPK, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK, serta para Menteri, pada 8 September 2020 di Istana Negara, Jakarta.
Kala itu, Ketua BPK menyatakan, dalam 3 bulan terakhir, seluruh auditor keuangan
negara di BPK secara intensif melakukan pengumpulan data dan informasi terkait
objek pemeriksaan yang akan segera dilaksanakan ini.
Willy Danandityo mengapresiasi kesigapan BPK tersebut. Bahkan, ia juga mengingatkan
agar BPK memprioritaskannya dengan
memulai
pemeriksaan kepada Erick
Tohir,
selaku Menteri
BUMN yang melakukan sejumlah pengadaan barang di BUMN terkait Covid-19.
Selain itu, lanjut Willy,
Presiden Joko Widodo sendiri memberikan
kepercayaan kepada Erick Thohir menjadi Ketua
Pelaksana Tim Khusus, yang dibentuk kepala negara untuk penanganan
Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN).
"Dari pemberitaan kita mengetahui, BPK dan Presiden RI membahas pemeriksaan atas
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi
Covid-19. Untuk menjamin agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi
dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan efektif,
dibutuhkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggug jawab yang bersifat menyeluruh.
Dalam audit penanganan Covid-19 ini, skala masalah tata kelola dalam pemeriksaan
begitu luas,
sehingga diistilahkan sebagai audit
universe," ujar alumni
Universitas Pancasila ini.
Merujuk pada hal itu, dia mendesak BPK agar segera memeriksa
Erick Tohir dengan merujuk pada tujuan audit, yakni demi menjamin agar penanganan pandemi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel
dan efektif.
Menurut Willy, setidaknya
ada 3 poin yang mendesak untuk diperiksa dalam kapasitas Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Pertama, sistem
dan prosedur pengadaan sebelum terbit Perppu Penanganan Covid-19. Diketahui, salah satu belanja yang dilakukan
Kementerian BUMN melalui perusahaan BUMN adalah pengadaan peralatan rapid
test dan APD.
Kedua, memeriksa
apakah ada mark-up pada
pengadaan yang dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut.
Dan, ketiga,
memverifikasi dan memilah pengadaan terkait penanganan Covid-19, mana yang merupakan belanja dengan dana APBN dan
mana yang merupakan hibah atau pun dana CSR BUMN.
Hal tersebut, menurut Willy,
bersifat urgent dan harus dilakukan. Sebab, ke depan, masih sangat banyak pengadaan yang akan dilakukan oleh BUMN di
bawah kendali Erick
Tohir. Termasuk pengadaan vaksin yang hingga saat ini masih menjadi polemik perihal status vaksin dan pihak yang
berwenang untuk pengadaan.
Soal
PEN pun, lanjut Willy, perlu diadakan pemeriksaan terkait penggunaan dana dan
sistem proseduralnya.
BPK mesti memeriksa,
apakan dana tersebut tepat sasaran atau tidak. Sekaligus menguji prosedur yang
digunakan dalam penyaluran PEN itu sendiri. Hal ini agar sekiranya terjadi
kebocoran atau penyimpangan, dapat segera diatasi dan diantispasi.
Menurut Willy, pihaknya telah menerima sejumlah laporan adanya
dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran barang-barang terkait
penanganan Covid-19
yang dilakukan oleh BUMN dalam kendali Erick Tohir. Termasuk dugaan adanya kaitan antara
pengadaan APD dengan wafatnya sejumlah tenaga kesehatan akibat ketersediaan APD yang minim di lapangan.
Sapma Pemuda Pancasila telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan verifikasi
lebih lanjut.
"Kalau sudah lengkap, kami siap berkoordinasi dengan BPK dan
penegak hukum dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan juga agar
penanganan Covid-19
lebih transparan, akuntabel dan efektif. Kami tak mau ada yang jadi perampok di tengah wabah. Siapa saja yang menjadi pengkhianat NKRI, pasti akan berhadapan dengan
kami," pungkasnya. [dhn]
